Program 3 Juta Rumah Prabowo, Konglomerat Properti hingga Batu Bara Turun Gunung
Bisnis.com, JAKARTA — Konglomerat properti hingga batu bara ikut ambil bagian pada program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Lewat acara Groundbreaking Pembangunan Rumah Susun Gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Tangerang, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik (PKP) Indonesia Maruarar Sirait mencoba menarik komitmen sejumlah konglomerat tersebut.
Lewat surat undangan berkop Menteri PKP per 31 Oktober 2024, sejumlah konglomerat diundang untuk mengikuti seremoni mulainya program 3 Juta Rumah tersebut.
Malahan, Maruar mengonfirmasi, Agung Sedayu akan menggarap tanah hibah yang bakal diberikan dirinya untuk pemerintah. Lokasinya disebut di wilayah Tangerang.
“Tanahnya dari perusahaan kami, yang bangun perusahaan lain, Agung Sedayu,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (28/10/2024).
Mengutip surat resmi dari Maruarar ihwal groundbreaking program 3 Juta Rumah, undangan itu ditujukan kepada pejabat di lingkugngan Kementerian/Lembaga, perbankan, asosiasi perumahan, BUMN dan BUMD, asosiasi profesi, serta media.
Selain itu, pelaku usaha dan pengembang perumahan yang diundang Maruarar di antaranya direktur utama dari sejumlah grup konglomerat seperti Agung Podomoro Land, Agung Sedayu Group, Alam Sutera Realty, Ciputra Development, LIPPO Group, Pakuwon Jati hingga Paramount Land.
Selain itu, beberapa petinggi grup konglomerat lainnya yang ikut diundang di antaranya Sinar Mas Land, Summarecon Agung, Harum Energi Group, Triputra Group, Djarum Group, Gudang Garam Group, Intiland Development dan Pakuwon Group.
Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan non-definitif Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Iwan Suprijanto menyebut Kementerian PKP belum mendapat anggaran pelaksanaan program 3 juta rumah.
Anggaran yang dimiliki Kementerian PKP saat ini masih sebesar Rp5,07 triliun, yang merupakan pagu anggaran Ditjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2025.
“Anggaran ini jangan dilihat sebagai anggaran kementerian ya, itu [Rp5,07 triliun] anggaran Ditjen Perumahan pada Kementerian PUPR untuk 2025, “ tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (28/10/2024).
Dengan demikian, tambah Iwan, alokasi anggarannya masih difokuskan untuk menyelesaikan beberapa proyek kontrak tahun jamak (multi year contract/MYC).
