Program CMK dan IMK Pemkab Wonogiri Masuk Nominasi IGA 2024
KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri berhasil menurunkan angka stunting serta mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui dua program unggulan, yakni Cinta Mutiara Keluarga (CMK) dan Inovasi Mitra Desa (IMK).
Keberhasilan tersebut juga ditandai dengan masuknya program CMK dan IMK ke dalam nominasi Innovative Government Award (IGA) 2024 yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).
Bupati Wonogiri Joko Sutopo atau Jekek menyampaikan bahwa inovasi CMK dihadirkan setelah sejumlah aplikasi monitoring stunting di lapangan seperti Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) memiliki bahasa yang terlalu teknis.
"CMK adalah sebuah aplikasi yang kami sederhanakan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh pihak yang terlibat dalam mengeroyok stunting. Dari sini nampak tren yang cukup menggembirakan," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (11/11/2024).
Jekek menjelaskan, aplikasi CMK memuat laporan status ibu hamil berisiko tinggi maupun sedang, serta laporan status anak berisiko stunting, kurang gizi, berat kurang, dan normal.
"Disitu cukup detail dan sederhana. Disitu kita juga dapat mengetahui by name by address anak," paparnya.
Melalui aplikasi CMK, Pemkab Wonogiri berhasil menurunkan angka stunting sejak 2021-2023, dimana pada 2021 data stunting mencapai 13,98 persen, 2022 sebesar 10,62 persen dan 2023 sebesar 10,54 persen.
“Saat ini, data stunting Kabupaten Wonogiri yang terdeteksi dalam aplikasi CMK hanya menyisakan angka 8,4 persen, maka Pemkab Wonogiri dapat membuat langkah kebijakan. Ada klasterisasi dan penanganan yang dilakukan dan itu dikompetisikan,” ujar Jekek.
Sementara itu, Jekek turut menjelaskan bahwa implementasi program IMK telah dimulai sejak 2021.
“Program itu hadir bersifat kolaboratif dan memadukan unsur dari perguruan tinggi, pemerintah daerah, kecamatan, lembaga desa, generasi milenial Wonogiri dari unsur mahasiswa berprestasi dan pelajar sekolah menengah kejuruan (SMK),” jelasnya.
Program IMK, kata dia, memiliki empat fokus dalam pelaksanaannya. Pertama, pendataan UMKM di pedesaan yang memiliki nilai investasi kurang dari Rp 5 miliar.
“Kedua, peningkatan legalitas usaha melalui fasilitasi nomor induk berusaha (NIB) gratis. Ketiga, peningkatan aksesibilitas perbankan melalui program Link Perbankan. Keempat, pemberdayaan UMKM melaui pendampingan usaha dan fasilitasi kemitraan usaha,” sebutnya.
Lebih lanjut, Jekek juga mengatakan bahwa program IMK berhasil menghadirkan berbagai manfaat bagi para pelaku UMKM Kabupaten Wonogiri.
“63.162 pelaku UMKM mendapatkan NIB secara gratis. Tiap desa kita target minimal 100 pelaku UMKM, yang belum minimal 100 pelaku UMKM tinggal 9 desa," paparnya.
Selain itu, nilai investasi juga turut meningkat sejak 2021 hingga triwulan ketiga 2024, serta rasio daya serap tenaga kerja mencapai 2-4 tenaga kerja per satu UMKM.
“Multiplier effect IMK dapat dilihat dari berbagai aspek. Total usaha yang berdiri pada era 2016 hingga triwulan IV-2024 sejumlah 78.753 usaha dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 237.412,” kata Jekek.
Pelaku UMKM, tambah Jekek, juga mendapatkan program literasi perbankan, ketika semua UMKM yang telah memiliki NIB diberi kesempatan untuk menjalin kemitraan strategis.
“UMKM tidak perlu melampirkan NIB saat mengajukan kredit di beberapa perbankan,” imbuhnya.
Dalam konteks keberlanjutan program pembangunan, IMK juga dapat dikembangkan sebagai gerakan sosial yang masif dengan basis ekonomi kerakyatan.
“Semisal program pendampingan peningkatan kapasitas UMKM berkolaborasi antara pemerintah daerah (pemda) dan elemen kepemudaan,” ujar Jekek.
Jekek menyebutkan beberapa program pendamping IMK, di antaranya program subsidi bunga bagi UMKM untuk mendorong kapasitas permodalan, dan program link marketplace untuk mendorong kapasitas pemasaran digital.
Serta, program sertifikat keamanan pangan dan sertifikat halal mendorong lahirnya produk bergizi dan halal.
“Sedangkan untuk penanggulangan kemiskinan, IMK hadir pada aspek intervensi pendapatan. Intervensi ini fokus mendorong penduduk miskin untuk memiliki usaha dengan tujuan meningkatkan pendapatan, sehingga dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan akhirnya mentas dari kemiskinan,” katanya.
