Program MBG Dimulai, Wamendagri Optimistis Bisa Tingkatkan Perekonomian Daerah
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya optimistis bahwa program makan bergizi gratis (MBG) bisa membangkitkan perekonomian daerah.
Hal itu diungkapkan Bima Arya saat meninjau langsung pelaksanaan hari pertama makan bergizi gratis di sekolah Bosowa Bina Insan, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (6/1/2025).
"Jadi nanti insya Allah perekonomian daerah akan bangkit ya, akan ada hitung-hitungan yang positif bagi pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya dalam keterangan pers, Senin.
Bima Arya juga mengatakan, program makan bergizi gratis bisa memberikan peningkatan kecerdasan anak-anak Indonesia.
"Ini hari bersejarah untuk Indonesia, program menjemput Indonesia Emas melalui perbaikan gizi, peningkatan kesehatan anak-anak Indonesia resmi dimulai,” katanya.
Mantan Wali Kota Bogor ini mengatakan, pelibatan UMKM dalam program makan bergizi gratis ini juga menjadi bagian yang penting.
Oleh karena itu, menurut dia, makan bergizi gratis tidak hanya dimaknai makan bersama untuk meningkatkan gizi, tetapi juga bisa meningkatkan perekonomian sekaligus membangun karakter peserta didik.
"Anak-anak kita makan bersama-sama terbangun solidaritas bersama, memberikan atensi satu sama lain setiap hari jadi banyak dimensi di sini,” ujarnya.
Bima Arya juga menegaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal terus memastikan semua pemerintah daerah (pemda) berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar memahami teknis sistem pelaksanaan makan bergizi gratis.
“Kami melihat di tempat ini, sistem ini terbangun dengan baik, tidak saja dalam hal kesiapan dari dapur secara teknis, tetapi juga kandungan gizi yang disiapkan untuk anak-anak,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi mengatakan, Badan Gizi Nasional mencatat terdapat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi menjalankan program tersebut mulai 6 Januari 2025.
Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.
Kemudian, DI Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.
Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN. Kepala SPPG akan bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.
