Program Sekolah Swasta Gratis Jakarta 2025, Bagaimana Nasib KJP?
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta segera menghadirkan program sekolah swasta gratis di Jakarta pada Juli 2025.
Pemprov gencar menekankan pentingnya pendidikan yang merata untuk anak-anak di Jakarta tanpa memandang kelas ekonomi.
Program sekolah swasta gratis akan diberikan kepada peserta didik di tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) swasta.
Wakil Ketua DPRD Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, pembahasan mengenai program sekolah swasta gratis telah berlangsung sejak dua tahun lalu di Komisi E DPRD Jakarta.
Pemprov dan DPRD telah menyepakati besaran nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 91,1 triliun.
Di dalam anggaran APBD 2025 itu, senilai Rp 2,3 triliun akan diprioritaskan untuk pendidikan anak-anak di Jakarta melalui program sekolah swasta gratis.
Namun yang menjadi perbincangan di masyarakat adalah, apakah Kartu Jakarta Pintar (KJP) akan disetop ketika program ini berjalan?
Seorang ibu rumah tangga yang tinggal di permukiman padat penduduk Kramat Pulo Dalam, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat bernama Dian (41) menyambut baik program tersebut asalkan KJP tetap ada.
"Saya maunya sih KJP tetap ada, harus tetap ada," ungkap Dian saat dijumpai Kompas.com di sela aktifitasnya, Sabtu (9/11/2024).
Dian menuturkan, program KJP tidak hanya membiayai aktifitas akademis anak saja, melainkan juga membiayai keperluan buku dan seragam sekolah.
Hal senada juga diucapkan ibu rumah tangga lain bernama Wulan (42). Ia berpendapat, program sekolah gratis dikhawatirkan tidak bisa memenuhi kebutuhan anak akan keperluan sekolah.
Wulan merasa keberatan apabila pemerintah hanya membiayai akademis saja, tetapi tidak dengan keperluan sekolah anak.
"Apalagi saya, bapaknya (suami) kena PHK. Kasihan anak saya. Saya ini bantu suami dengan dagang-dagang," ujar Wulan.
Terkait kekhawatiran warga, Pemprov dan DPRD belum memastikan apakah KJP akan dilanjutkan.
Namun, salah satu komponen anggaran dalam KJP yaitu untuk membeli perlengkapan sekolah, juga akan diberikan.
Ima mengatakan, total anggaran sekolah swasta gratis itu jika dirinci, Rp 1,6 triliun untuk program sekolah swasta gratis di Jakarta dan Rp 700 miliar untuk bantuan perlengkapan sekolah.
"Anggaran Rp 1,6 triliun, tapi ada tambahan Rp 700 miliar untuk yang itu tadi. Nanti berupa bantuan seragam dan buku-buku itu, mungkin kita sebutnya KJP-nya juga," ujar Ima saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).
Ima mengatakan, anggaran tambahan tersebut harus digunakan untuk kebutuhan pendidikan, seperti pembelian seragam dan alat-alat sekolah.
Ia tidak ingin KJP disalahgunakan kembali. Sebab temuan di lapangan, KJP malah digunakan untuk membayar cicilan motor, membeli kebutuhan sembako dan sebagainya.
"Itu banyak terjadi (disalahgunakan). Kami ingin mendidik masyarakat bahwa sebenarnya KJP itu kan untuk menunjang mereka di pendidikan," ucapnya.
Mekanisme pemberian bantuan sosial perlengkapan sekolah ini masih dievaluasi. Namun Ima menyarankan akan penyaluran melalui kartu seperti KJP.
"Mekanismenya masih dievaluasi terus, tapi kalau saran saya tetap pakai kartu, uangnya dialokasikan untuk seragam dan alat sekolah, enggak dipakai untuk yang lain," imbuh dia.
Ima menegaskan, program sekolah swasta gratis bukan ditujukan untuk anak-anak dari kalangan keluarga yang mampu.
"Yang harus menjadi catatan bahwa ini (program sekolah swasta gratis di Jakarta) bukan untuk kalangan mampu," ujar dia.
Karena tidak mendapat bantuan dari pemerintah, anak-anak kurang mampu yang saat ini bersekolah di swasta tidak memiliki biaya untuk menebus ijazah.
"Akhirnya yang terjadi adalah mereka putus sekolah, nunggak, ijazah tertahan, ini yang harus diubah," ucapnya.
Ima menuturkan, klasifikasi sekolah swasta akan dipetakan sesuai tingkatan atau grade sekolah. Pastinya, sekolah yang dipilih harus berada di kawasan padat penduduk.
"Sekolah swasta tersebut memang (berada) di wilayah padat penduduk. Yang kondisi wilayahnya banyak orang susahnya," tuturnya.
Meski bukan kawasan elite, sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta terkait program ini harus bisa menjamin setiap anak mendapat pendidikan yang adil.
"Walaupun anak tersebut (sekolah) gratis, tapi harus dapat pendidikan yang layak," ucapnya.
Ima juga meminta guru-guru bersikap adil dan tidak membeda-bedakan murid, sekalipun siswa tersebut peserta program sekolah gratis.
"Jadi dari guru-gurunya pun benar-benar yang dia mau mengajar siswa-siswinya itu dengan baik dan benar. Jadi tidak membedakan," tuturnya.
Jika kelak ada temuan perlakuan yang tidak adil, kata Ima, DPRD dan Pemprov akan meninjau ulang sekolah swasta tersebut atau menindak gurunya secara tegas.
