Projo Tunda Gelar Kongres, Bagaimana soal Keputusan Jadi Partai?

Kongres Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Relawan Pro Jokowi (Projo) yang awalnya direncanakan berlangsung pada 7-8 Desember 2024, akhirnya dibatalkan.

Penundaan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum DPP Projo, Budi Arie Setiadi, yang menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah adanya rapat pleno di internal DPP Projo.

"Ditunda," ujar Budi Arie Setiadi saat dihubungi Kompas.com pada Sabtu, 7 Desember 2024.

Dalam penjelasan lebih lanjut, Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko, menyebut bahwa penundaan kongres ini adalah hasil keputusan dalam rapat pleno yang digelar pada minggu sebelumnya.

"Rapat Pleno DPP Projo minggu lalu memutuskan untuk menunda pelaksanaan Kongres yang awalnya direncanakan tgl 7-8 Desember ini," kata Handoko.

Penundaan ini dimaksudkan untuk mencari waktu dan situasi yang lebih tepat agar kongres bisa berlangsung lebih lanjut.

"Keputusan (penundaan) ini juga kita sampaikan dalam rapat bersama DPP dan DPD Projo se-Indonesia hari Selasa (5/12/2024) kemarin," ujar Handoko.

Sebelum penundaan kongres, isu tentang kemungkinan Projo menjadi partai politik sempat mencuat.

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, tidak menampik bahwa ada peluang organisasinya akan berubah menjadi partai politik.

Namun, menurut dia, keputusan itu sepenuhnya akan diserahkan kepada anggota Projo di seluruh Indonesia melalui forum tertinggi organisasi, yaitu kongres yang rencananya digelar pada akhir 2024.

"Soal Projo jadi partai atau enggak itu tergantung kedaulatan semua Projo di seluruh Indonesia, semua anggota Projo di seluruh Indonesia. Apa pun yang jadi pembicaraan itu akan dibicarakan di kongres, di forum tertinggi organisasi," kata Budi Arie Setiadi pada 5 Agustus 2024.

Wacana ini, menurut Bendahara Umum Projo, Panel Barus, bukan untuk mewadahi kerja politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) setelah masa jabatannya berakhir.

Panel menegaskan bahwa Jokowi akan lebih memilih memimpin partai yang sudah ada untuk memastikan pemerintahan selanjutnya berjalan lancar.

"Jokowi bakal memimpin partai yang sudah eksis untuk memastikan pemerintahan selanjutnya berjalan lancar," kata Panel.

Dalam beberapa kesempatan, Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, menegaskan bahwa keputusan apakah Projo akan tetap menjadi organisasi masyarakat (ormas) atau berubah menjadi partai politik akan diambil dalam kongres.

"Projo dari awal lahir dari relawan Pak Jokowi, kemudian terus melakukan transformasi, mengikuti jalan sejarahnya. Nanti di kongres itu jelas, apakah akan tetap jadi ormas atau jadi partai," ujar Handoko pada akhir Oktober 2024.

Handoko juga menambahkan bahwa jika keputusan untuk menjadi partai diambil, hal itu akan didasarkan pada kehendak rakyat.

"Pilihan-pilihan itu pasti akan kami acu dari apa yang menjadi kehendak rakyat. Kalau kemudian situasinya kita baca, kita harus jadi partai kenapa tidak," katanya.

Namun, Handoko menegaskan bahwa Projo tidak akan menjadi sayap dari partai mana pun.

Dia mengatakan bahwa pada 2014, sempat ada pertanyaan serupa terkait kemungkinan Projo menjadi sayap dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), namun Projo tetap pada pendiriannya sebagai organisasi civil society yang beraktivitas di lapangan politik.

"Sama seperti dulu di 2014, apakah jadi sayap PDI Perjuangan atau jadi partai, ya kan. Itu pertanyaan terus sampai hari ini. Tetapi, Projo ini sebenarnya didesain sebagai sebuah organisasi civil society,” ujar Handoko.

Sementara itu, Jokowi sendiri memberi kebebasan kepada Projo untuk menentukan jalan organisasi mereka.

Pada Oktober 2024, Jokowi menyatakan bahwa dia tidak akan mengintervensi keputusan Projo untuk menjadi partai politik atau tetap menjadi organisasi masyarakat.

"Ya, terserah Projo," ujar Jokowi saat berkunjung ke Kelurahan Keprabon, Banjarsari, Solo pada 27 Oktober 2024.

Hingga kini, meskipun hubungan Jokowi dengan PDI-P renggang, Jokowi belum memiliki partai politik yang jelas setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden pada 20 Oktober 2024.

Oleh karena itu, keputusan Projo untuk bertransformasi menjadi partai politik atau tidak masih akan menunggu hasil kongres yang kini tertunda.

Sumber