Proposal Pembebasan Sandera Ditolak, AS Minta Qatar Usir Hamas
Amerika Serikat (AS) meminta Qatar untuk mengusir kelompok Hamas, yang memiliki kantor biro politik di Doha, dari wilayahnya setelah kelompok itu menolak proposal terbaru soal kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera di Jalur Gaza.
Qatar yang merupakan negara kecil di Teluk Arab, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (9/11/2024), memainkan peran utama bersama AS dan Mesir dalam rentetan perundingan untuk mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza, yang sejauh ini belum membuahkan hasil.
Perundingan terbaru yang digelar pada pertengahan Oktober lalu kembali gagal menghasilkan kesepakatan, dengan Hamas menolak proposal yang mengatur soal gencatan senjata jangka pendek tersebut.
Seorang pejabat senior pemerintahan AS, yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa otoritas AS telah mengatakan kepada Qatar jika kehadiran Hamas di Doha tidak lagi dapat diterima usai penolakan terus diberikan kelompok tersebut.
"Setelah berulang kali menolak proposal pembebasan sandera, para pemimpin kelompok itu (Hamas-red) seharusnya tidak lagi diterima di ibu kota dari mitra Amerika mana pun," tegas pejabat senior AS ini dalam pernyataannya pada Jumat (8/11).
"Kami sudah memperjelas hal tersebut kepada Qatar menyusul penolakan Hamas beberapa minggu lalu terhadap proposal pembebasan sandera lainnya," ucapnya.
Menurut pejabat senior AS tersebut, otoritas Qatar telah mengajukan tuntutan itu kepada para pemimpin Hamas sekitar 10 hari lalu.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Disebutkan juga oleh pejabat senior AS tersebut bahwa Washington telah berkomunikasi dengan Doha untuk membahas penutupan kantor politik Hamas di wilayahnya, dan mengatakan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat.
Dalam pernyataan terpisah, tiga pejabat Hamas membantah informasi yang menyebut otoritas Qatar telah memberitahu para pemimpin kelompoknya bahwa mereka tidak lagi diterima di negara tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar belum memberikan pernyataan langsung atas hal ini.
Tidak diketahui secara jelas apakah Qatar memberikan tenggat waktu khusus kepada para pemimpin Hamas untuk meninggalkan wilayahnya.
Perdana Menteri (PM) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani telah berulang kali mengatakan, selama tahun terakhir, bahwa kantor Hamas yang ada di Doha memungkinkan negosiasi dilakukan dengan kelompok yang berbasis di Jalur Gaza tersebut.
Selama saluran tersebut masih berguna, menurut Al Thani, Qatar akan mengizinkan kantor Hamas di Doha untuk tetap beroperasi.
Tidak diketahui ada berapa banyak pejabat Hamas yang tinggal di Doha, namun mereka mencakup sejumlah pemimpin yang disebut-sebut akan menjadi pengganti mendiang Yahya Sinwar yang tewas di tangan pasukan Israel di Jalur Gaza bulan lalu.
