Proyek Peninggalan Jokowi MLFF Lanjut di Bawah Pemerintah Prabowo Subianto
Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan implementasi bayar tol nirsentuh nihenti atau multi lane free flow (MLFF) tetap berjalan meski pemerintah berganti ke era Prabowo Subianto.
MLFF merupakan hasil kerja sama bilateral antara Hungaria dengan Indonesia di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kala itu, persiapan implementasi secara teknis dikawal dan dikerjakan penuh oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bawah komando Menteri Basuki.
Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Triono Junoasmono (Yongki) memastikan bahwa proyek MLFF bakal terus berlanjut, meski pemerintahan telah berganti.
Dia menuturkan saat ini prosesnya tengah disiapkan dan masih memasuki tahap negosiasi antara Hungaria dan Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kemarin mereka sedang menyiapkan usulan-usulannya. Poinnya sudah disampaikan dari Roatex sudah disiapkan, nanti disampaikan ke kita, kita kaji dari mereka. Kita upayakan bisa segara,” tegasnya.
Untuk diketahui, mulanya implementasi MLFF ditargetkan bakal mulai berjalan pada akhir 2024. Akan tetapi prosesnya terkendala usai uji coba perdana MLFF di Tol Bali Mandara masih mendapati sejumlah masalah.
Mengutip informasi yang dibagikan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), 7 ruas tol yang dipilih pada tahap awal implementasi MLFF itu tersebar di Jalan Tol Trans Jawa, Jalan Tol Bali dan Jalan Tol di Kalimantan.
Perinciannya, 7 ruas tol tersebut di antaranya Jalan Tol Bali Mandara, Tol Balikpapan – Samarinda (Balsam), Tol Jagorawi dan Tol Jakarta – Cikampek (Japek).
Kemudian, Jalan Tol Soedijatmo, Tol Dalam Kota, dan Tol Ruas Jakarta Outer Ring Road (JORR) 1 juga masuk ke dalam daftar ruas tol yang bakal mengimplementasikan MLFF lebih awal di masa transisi.
Adapun, latar belakang implementasi MLFF dilakukan karena temuan World Bank pada tahun 2019 yang mencatat Indonesia mengalami kerugian hingga Rp56 triliun akibat kemacetan.
Kemudian, dalam dokumen feasibility study Kementerian PUPR, Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp4,4 triliun per tahun akibat antrean kendaraan di gerbang tol. Karenanya, penerapan sistem MLFF dinilai menjadi solusi atas persoalan tersebut.
