PSI Harap Revisi UU Pilpres Akomodir Putusan Presidential Threshold yang Dihapus
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andy Budiman mengatakan pihaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold).
Menurutnya, MK bertindak dalam rangka menjaga hak konstitusional warga.
"PSI menghormati keputusan MK sebagai lembaga yang terhormat menjaga hak konstitusional warga negara," ujar Andy dalam keterangannya, Jumat (3/1/2025).
Andy mengatakan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Dia pun berharap, revisi UU Pemilu atau UU Pilpres nantinya mengakomodir putusan MK itu.
"Semoga revisi UU Pemilu/Pilres mengacu kepada keputusan tersebut," imbuhnya.
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau presidential threshold.
Hal tersebut diputuskan dalam sidang perkara nomor 62/PUU-XXII/2024 yang digelar di Ruang Sidang MK, Jakarta, Kamis (2/1/2025).
"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK, Suhartoyo saat membacakan putusan.
"Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” imbuhnya.
