Puan Tak Masalah MKD Sanksi Kader PDI-P Buntut Kritik soal Parcok
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani tak mempersoalkan putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang menjatuhkan sanksi etik kepada anggota DPR RI Fraksi PDI-P Yulius Setiarto buntut kritik Yulius soal ‘Partai Coklat’ atau dugaan pengarahan aparat pada Pilkada 2024.
Puan menyatakan, sanksi tersebut merupakan mekanisme yang dimiliki MKD untuk memastikan profesionalitas para anggota dewan di Senayan.
“Anggota DPR mempunyai hak untuk berbicara, namun MKD mempunyai mekanisme untuk kemudian melihat apakah hal tersebut kemudian harus dicek atau tidak,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (5/12/2024).
Ketua DPP PDI-P itu menekankan, MKD bakal melakukan klarifikasi atau pemeriksaan pada semua anggota DPR RI.
Puan menyebutkan, hal itu berlaku ke semua fraksi, bukan hanya anggota Fraksi PDI-P.
“Anggota dari fraksi manapun atau partai manapun jikalau kemudian dianggap dalam pernyataannya atau kemudian tingkah lakunya itu ada hal yang harus kami cermati atau kemudian kami evaluasi,” kata Puan.
“Tentu saja kami harus menindaklanjuti hal tersebut dalam mekanisme dan profesionalitas yang kami lakukan di MKD,” ujar dia.
Sebelumnya, MKD memutuskan memberikan sanksi etik berupa teguran tertulis pada Yulius.
Yulius dianggap melanggar kode etik karena kontennya di media sosial tentang partai coklat atau “parcok”.
Istilah itu digunakan politisi PDI-P yang menuding keterlibatan kepolisian untuk memenangkan calon kepala daerah tertentu pada Pilkada 2024.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan partainya mendukung langkah Yulius untuk menyuarakan pendapatnya.
Hasto menekankan, anggota dewan memiliki hak imunitas sehingga mestinya tak bisa ditekan atau disanksi oleh MKD.
“Kami memberikan dorongan kepada saudara Yulius untuk tidak pernah berhenti karena setiap anggota DPR punya kebebasan untuk bersuara, kebebasan, dan juga dilindungi hak imunitas. Apa yang terjadi di MKD juga menunjukkan bagaimana hegemoni kekuasaan itu bekerja,” kata Hasto di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, Rabu (4/12/2024).
