Realisasi APBD Tinggi, Kalimantan Timur Dapat Penghargaan Mendagri
JAKARTA, KOMPAS - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyerahkan penghargaan kepada sejumlah penjabat (Pj) kepala daerah yang berhasil mencapai angka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang tinggi.
Penyerahan penghargaan ini berlangsung dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah 2024 di Jakarta pada Rabu (18/12/2024).
Salah satu penerima penghargaan adalah Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik, yang berhasil meraih penghargaan dalam tiga kategori, yaitu peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi, realisasi pendapatan tertinggi, dan realisasi belanja tertinggi.
Dalam pidatonya, Tito menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik di semua tingkat pemerintahan.
"Acara Rakornas masalah keuangan ini saya kira kita semua harus paham bahwa mengelola keuangan baik itu negara, daerah, semua tingkatan tidak akan jauh beda. Prinsip dasarnya adalah sama, kita mengelola rumah tangga," ujar Tito.
Tito berharap agenda ini dapat menjadi pengingat bagi kepala daerah di Indonesia untuk memaksimalkan serapan anggaran dan terus meningkatkan PAD.
"Bagaimana caranya agar pendapatan lebih besar dari belanja? Kuncinya itu. Artinya pendapatan yang kita dapat kalau lebih besar daripada belanja," tambahnya.
Dia juga menjelaskan konsekuensi dari pengelolaan keuangan yang buruk.
"Maka kita punya surplus, kita punya simpanan, bisa dipakai untuk kegiatan apapun. Yang tidak boleh terjadi adalah belanjanya lebih besar daripada pendapatan, itu namanya ngutang, defisit. Kalau defisit nutupnya nanti ngutang," sambung Tito.
Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fathoni menambahkan bahwa penghargaan tersebut terbagi menjadi tiga kategori, yaitu realisasi pendapatan, realisasi belanja, dan peningkatan PAD dari tahun sebelumnya.
"Yang dilihat peningkatan PAD itu adalah persentasenya, bukan besarannya," kata Fathoni.
Fathoni juga menyampaikan rencana Mendagri untuk mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar daerah yang mendapatkan penghargaan dalam pengelolaan APBD dapat diberikan insentif.
"Penghargaan ini selain diberikan berupa piala dan piagam, juga disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk menjadi pertimbangan dalam pemberian insentif," jelasnya.
Sementara itu, Akmal Malik menyatakan rasa syukurnya atas prestasi dan penghargaan yang diraih Provinsi Kaltim dalam pengelolaan APBD 2024.
Dia berterima kasih atas dukungan pemerintah pusat dalam memaksimalkan potensi daerah.
"Ini berangkat dari kinerja kita yang alhamdulillah cukup bagus. Kita punya APBD sebesar Rp 21,2 triliun, dan alhamdulillah karena target PAD kita melampaui, sekarang totalnya Rp 21,5 triliun, artinya di atas rata-rata," ungkap Akmal.
Akmal juga menekankan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam menyusun kebijakan pengelolaan APBD demi kesejahteraan rakyat.
"Yang lebih penting adalah kami Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sangat memahami kebijakan Bapak Prabowo tentang pentingnya kita menghadirkan instrumen APBD untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi pendapatan yang kami peroleh tidak boleh mendistorsi tingkat kesejahteraan masyarakat," tutup Akmal.
