Relokasi Warga Kolong Jembatan Pakin ke Rusun Arahan Presiden Prabowo

Relokasi Warga Kolong Jembatan Pakin ke Rusun Arahan Presiden Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bakal merelokasi warga yang tinggal di kolong Jembatan Pakin, Penjaringan, ke Rumah Susun (Rusun) Petak Habitat Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menuturkan, rencana relokasi warga kolong jembatan merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan hunian yang layak bagi setiap masyarakat.

"Jadi arahan Pak Presiden bagaimana kita menyiapkan rumah yang layak untuk semua tataran apalagi bagi mereka yang ada di (kalangan) bawah," ujar Teguh saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Teguh mengatakan, Pemprov telah menggelar pertemuan dengan Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait rencana relokasi tersebut.

Pada Kamis (7/11/2024), Teguh bersama Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Affan Adriansyah, Asisten Pemerintahan Sigit Wijatmoko, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kelik Indriyanto telah meninjau memonitor lokasi.

"Kemarin kami ke kolong yang di Penjaringan, kami sudah langsung melihat kondisinya. Memang memprihatinkan," imbuh dia.

Rencananya, warga kolong Jembatan Pakin akan direlokasi ke Rusun Petak Habitat Ancol, yang memang belum ditempati itu.

"Ada rusun yang belum ditempati, di Jalan Tongkol Pademangan, itu kami coba (relokasi warga ke sana)," ucapnya.

Sebagai proses relokasi, Pemprov akan mendata berapa jumlah Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di kolong Jembatan Pakin.

Teguh akan meminta data-data tersebut kepada Wali Kota Jakarta Utara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

"Nanti kami mintakan ada berapa KK yang di bawah jembatan itu, kemudian diperuntukan untuk rusun berapa alokasinya," tuturnya.

Karena banyak warga luar daerah yang tinggal di Jakarta, Pemprov meminta bantuan Kementrian Sosial untuk menemukan solusinya.

"Tentu kami harus melihat, misalnya sebenarnya mereka penduduk DKI atau bukan, yang non-DKI nanti bagaimana," ucapnya.

Sumber