Rencana Subsidi BBM Dicabut dan Harapan Warga Beli Rumah Murah...
JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah mengalihkan subsidi BBM untuk pembangunan rumah rakyat mendapatkan tanggapan kritis dari kelompok produktif.
Tina (27), karyawan swasta asal Jakarta mengatakan, rencana pemerintah itu sebenarnya membuka peluang bagi kelas menengah seperti dirinya untuk mendapatkan rumah layak.
"Karena saya pribadi merasa berat sekali dengan harga sewa tempat tinggal, khususnya di Jakarta yang harganya sudah gila-gilaan," ujar Tina, Rabu (30/10/2024).
Tetapi, Tina menyadari bahwa mengalihkan subsidi BBM untuk sektor lain bukan perkara mudah.
Ia meminta pemerintah mengkaji betul apakah subsidi BBM selama ini sudah tepat sasaran atau belum.
Apabila sudah tepat sasaran dan berdampak positif bagi rakyat yang membutuhkan, Tina tidak setuju subsidi BBM dialihkan ke sektor perumahan rakyat.
"Tetapi kalau subsidi yang dialihkan itu hanya yang tidak tepat sasaran saja, saya kira fine-fine saja (dialihkan ke perumahan rakyat)," ujar dia.
Meski, Tina merasa khawatir apabila subsidi benar-benar dialihkan, maka otomatis harga BBM naik. Ini akan berdampak pada kenaikan harga sejumlah barang, jasa, termasuk bahan pangan.
Dalam situasi harga barang naik, Tina pun khawatir rakyat tidak lagi menempatkan rumah sebagai sesuatu yang penting untuk diusahakan, bahkan sekalipun harganya murah.
"Pasti rakyat akan berjuang untuk beli makan terlebih dulu. Ujung-ujungnya ya takutnya rumah rakyat enggak terpakai," ujar Tina.
Hal senada diungkapkan karyawan swasta asal Jakarta lain bernama Ithamar (24).
Selama ini, subsidi BBM telah menjaga stabilitas harga barang dan jasa. Apabila subsidi dicabut, lonjakan harga pasti terjadi dan ujung-ujungnya akan membebani ekonomi masyarakat di seluruh kelas.
Apalagi, perumahan rakyat hasil pengalihan subsidi BBM dinilai sulit dibikin merata.
"Pengalihan subsidi ini berisiko tidak merata atau tidak langsung dirasakan seluruh kelas masyarakat, terutama mereka yang berada di daerah terpencil," ujar Ithamar.
Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, pengalihan subsidi BBM malah akan menambah beban baru bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan biaya hidup.
Ia pun menyarankan agar pengalihan subsidi BBM untuk perumahan rakyat diimbangi dengan penyesuaian kebijakan yang menyasar pada stabilisasi harga barang dan jasa atau menjaga daya beli.
"Supaya subsidi ini benar-benar menjasi solusi, bukan malah memperburuk kondisi ekonomi masyarakat kita yang sudah rentan," lanjut dia.
Diberitakan sebelumnya, muncul wacana pengalihan subsidi energi berupa bahan bakar minyak (BBM) dan LPG yang tidak tepat sasaran untuk program 3 juta rumah.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto yang juga merupakan anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan saat ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (28/10/2024).
"Kalau enggak salah nanti akan ada perubahan alokasi subsidi dari subsidi bahan bakar, subsidi LPG, subsidi bensin, subsidi gas, saat ini kan dihitung kurang tepat sasaran, ini mau ditransformasikan kepada rakyat langsung untuk membayar angsuran pada saatnya," ujar Joko.
Program 3 juta rumah sendiri dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan rincian, 2 juta rumah akan dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa program ini dilaksanakan dengan skema gotong royong antara pemerintah dengan swasta, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbatas.
Bahkan, Ara mengajak para pengusaha menyumbangkan lahan untuk dibangun rumah rakyat. Ara sendiri mengatakan menyumbangkan 2,5 hektar lahannya di Tangerang sebagai percontohan.
"Yang mau kita buat adalah kepedulian, kegotong royongan. Motto kami adalah gotong royong membangun rumah untuk rakyat," ungkap Ara dalam kunjungannya ke Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput, Jakarta pada Minggu (27/10/2024).
