Respons Demokrat dan Nasdem Usai Megawati Minta Prabowo Hitung Ulang Anggaran Makan Bergizi Gratis

Respons Demokrat dan Nasdem Usai Megawati Minta Prabowo Hitung Ulang Anggaran Makan Bergizi Gratis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghitung ulang anggaran program makan bergizi gratis sebesar Rp 10.000 per porsi.

Menurut Megawati, anggaran Rp 10.000 per porsi tersebut tidak masuk akal bagi dirinya yang mengerti memasak. Apalagi, harga-harga bahan pokok di pasaran cenderung naik.“Ibu saya orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak.

Alhamdulillah. Aku hitung, Rp 10.000 toh, yo apa toh. Sekarang harga-harga naik. Eh, Mas Bowo, dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi,” kata Megawati dalam acara peluncuran buku pada Kamis, 12 Desember 2024.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini menegaskan bahwa kritiknya terhadap anggaran makan bergizi gratis ini bertujuan agar program tersebut bisa benar-benar terlaksana dengan baik dan dirasakan oleh masyarakat.

"Jadi ya gitu, sorry ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lah saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp 10.000 dapat opo to yo? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok," ujarnya.

Namun, Megawati menegaskan bahwa dirinya mendukung program makan bergizi gratis tersebut.

Menanggapi pernyataan Megawati sejumlah partai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran memberikan pandangannya.

Partai Nasdem menilai bahwa pemerintah memiliki pertimbangan dalam menetapkan anggaran makan bergizi gratis senilai Rp 10.000 per porsi.

"Ya tentu kan gini, pemerintah punya banyak pertimbangan lah ya untuk program makan bergizi," kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopa, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Menurut Saan, partainya tentu memberikan dukungan kepada pemerintah terkait program makan bergizi gratis.

"Dan tentu Nasdem sebagai partai memberikan dukungan karena program ini sangat baik ya, untuk generasi yang akan datang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menilai bahwa anggaran untuk program makan bergizi saat ini sudah pas.

"Ya saya kira sudah pas dah kita harus sukseskan ini," ujar Herman di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Herman pun menegaskan bahwa Demokrat memberikan dukungamnya dan akan menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto.

"Betul-betul mencerdaskan bangsa bergulirnya Ekomoni di daerah bisa diwujudkan. Dan tentu ke depan anggarannya harus dicukupkan karena target dan sasarannya lebih besar,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto berencana menganggarkan Rp 15.000 per porsi, mengakui bahwa anggaran yang ada saat ini hanya mencapai Rp 10.000.

Meskipun demikian, Prabowo tetap optimistis bahwa angka tersebut cukup untuk menyediakan makanan yang bergizi bagi masyarakat.

“Kita ingin Rp 15.000, tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” kata Prabowo Dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, pada Jumat, 29 November 2024.

Prabowo juga menekankan bahwa program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan makanan gratis, tetapi juga untuk memberdayakan ekonomi pedesaan.

Melalui program ini, dia berharap peredaran uang di daerah akan meningkat secara signifikan, yang diperkirakan akan naik hingga 800 persen.

“Dengan (program) makan bergizi, per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun,” ujar Prabowo.

Terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa biaya Rp 10.000 per porsi adalah rata-rata dari hasil uji coba di pulau Jawa selama 11 bulan.

Namun, Dadan mengungkapkan bahwa angka Rp 10.000 tersebut bukan harga pasti.

“Kita tidak membeli paket makan, kita membeli, membayar bahan baku at cost,” ujar Dadan di Kompleks Istana, Jakarta pada 2 Desember 2024.

Sumber