Respons Pemprov Kalteng soal Gubernur dan Sejumlah Pejabat yang Dilaporkan KPK...
PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) merespons pelaporan Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran dan sejumlah pejabat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos).
Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Katma F Dirun, pihaknya mempersilakan laporan-laporan dari masyarakat terhadap berjalannya pemerintahan. Sebab, masyarakat memiliki hak untuk itu.
“Yang pasti, apa yang dicurigai itu tidak ada sama sekali, kami dapat mempertanggung jawabkan semua itu,” ujar Katma kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Kalteng, Senin (11/11/2024).
DOK. PRIBADI Sukarlan F Doemas (tengah) dan kuasa hukumnya (kiri) saat berada di Gedung KPK usai melaporkan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, Kamis (8/11/2024).
Terkait tudingan adanya korupsi bansos yang disalurkan oleh Pemprov Kalteng, Katma menyebutkan hal itu masih sebatas dugaan.
Dia mengakui kinerja pemerintahan tidak lepas dari kritik dan tudingan.
“Pemprov Kalteng tidak terganggu dengan adanya pelaporan itu, kami tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya,” tutur Katma.
Dia juga menegaskan, terkait program-program yang dituding pelapor bermasalah, program itu bukanlah bansos.
Melainkan bantuan-bantuan yang ada pada kegiatan pasar penyeimbang dalam rangka pengendalian inflasi daerah.
“Bukan bansos itu, hanya orang-orang saja yang bilang itu bansos,” imbuhnya.
Freepik / KrishnaTedjo Ilustrasi bansos.
Menjawab adanya peningkatan alokasi anggaran dana bansos di 2024, Katma menyebutkan tidak ada kaitannya dengan tahun politik.
Alokasi itu, lanjut Katma, murni merupakan keinginan Pemprov Kalteng untuk mengatasi inflasi. Katma pun merinci runtutan berjalannya kebijakan untuk mengatasi inflasi.
“Pada tahun 2022 inflasi kita tertinggi ketiga se-Indonesia, untuk mengatasi itu perlu menekan lonjakan harga dengan operasi pasar berupa pasar penyeimbang,” kata dia.
Kebijakan menekan tingginya harga saat inflasi juga diambil lantaran masih banyak warga miskin yang memiliki daya beli rendah.
Atas persoalan itu, pada 2023-2023, seiring dengan meningkatnya APBD, pihaknya meningkatkan anggaran untuk belanja pasar penyeimbang.
“Coba lihat sampai sekarang, dari kebijakan itu, harga bisa lebih stabil, karena pasar penyeimbang ini dapat mengimbangi harga yang beredar di pasar umum,” imbuh dia.
Lalu, terkait tudingan adanya korupsi dalam penyaluran beasiswa Tabungan Beasiswa Berkah (Tabe) oleh Pemprov Kalteng, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kalteng M Reza Prabowo pun angkat bicara.
“Tabe ini kan program baik yang harus sama-sama kita mengawalnya, kami pastikan ini bukan komoditas politik atau menguntungkan atau merugikan salah satu paslon,” ujar dia saat diwawancarai Kompas.com, Senin (11/11/2024).
Menurut dia, pelaporan-pelaporan itu justru berdampak bagi berjalannya pemerintahan. Sebab, ketika harus mendatangi lembaga-lembaga terkait untuk memberikan klarifikasi, justru bisa berdampak pada efisiensi waktu untuk menjalankan program.
“Itu memakan waktu, sedangkan kami membagi jadwal saja sudah memakan waktu untuk urusan-urusan pemerintahan, ditambah urusan memberikan keterangan lagi, saya kira tidak perlu,” ujar Reza.
