Respons Pramono Anung-Rano Karno soal Evaluasi Sistem Pilkada
JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung tidak mau berkomentar ketika ditanya mengenai wacana evaluasi sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.
Pramono hanya mengatakan, hingga saat ini, dia belum dilantik sebagai gubernur usai KPUD Jakarta mengumumkannya sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024.
“Dilantik saja belum,” kata Pramono saat ditemui di Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (14/12/2024).
Politikus PDI Perjuangan itu kembali menyampaikan jawaban senada ketika terus ditanya oleh awak media.
“Dilantik saja belum, dilantik saja belum, sehingga tidak perlu berwacana apapun,” ujar Pramono.
Sementara itu, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno, mengatakan evaluasi sistem Pilkada di Indonesia merupakan keputusan politik partai.
“Artinya, saya ini kan bagian dari partai. Itu urusan rembuk semua. Kalau memang setuju begitu, ya kami lakukan itu. Artinya, kalau memang tidak setuju, tentu ada alasan,” kata Rano di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu.
Meski begitu, secara pribadi, Rano tak menampik bahwa pilkada serentak membutuhkan biaya yang besar.
“Kita mulai dari pileg lho, pileg, pilpres, pilkada. Waduh, memang lelah, lelah. Makanya kan Pak Prabowo juga bilang, capek gitu, panjang. Jadi, nanti kita pikirkan mana yang terbaik buat Indonesia,” ujar dia.
Rano menambahkan, sejauh ini belum sikap PDI-P mengenai wacana tersebut.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakui sistem pilkada di Indonesia terlalu mahal. Ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat Pilkada.
"Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan?" kata Prabowo dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.
Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India yang menurutnya lebih efisien karena kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat.
"Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien," ucap Prabowo.
