Ridwan Kamil dan Rano Karno Saling Serang dalam Debat, Pengamat: Menyajikan Fakta Kelemahan Calon Jadi Penting
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai momen saling serang antara calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK), dengan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno pada debat kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 merupakan hal yang bagus dalam sebuah perdebatan.
"Menyajikan fakta-fakta terkait kelemahan masing-masing calon menjadi penting dalam debat. Kenapa terjadi perdebatan antara RK dan Rano Karno? Karena dua tokoh ini adalah yang pernah menjadi gubernur (Jawa Barat) dan wakil gubernur (Banten)," ungkap Adi dalam program Kompas Petang, dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa (29/10/2024).
"Jadi, bagi saya (perdebatan) menjadi penting supaya para paslon ini tidak hanya menyampaikan sesuatu yang indah di permukaan, tapi (juga) track record dan rekam jejak mereka yang sebenarnya tidak mentereng-mentereng amat," sambungnya.
Menurut Adi, setiap calon pada Pilkada Jakarta 2024 sudah mulai ingin men-downgrade masing-masing kandidat dengan cara elegan dalam debat ketimbang hanya menyampaikan visi misi yang relatif cukup normatif.
"Sepertinya memang antar paslon ini ingin menguji sejauh mana track record mereka ketika jadi pemimpin, itu yang terjadi," tuturnya.
Sebelumnya, dalam debat kedua Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil melontarkan kritik terhadap kinerja Rano Karno saat menjabat sebagai gubernur Banten pada periode 2012-2017.
Ridwan menyebut bahwa sejumlah proyek strategis nasional di Banten tidak berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten, yang bahkan tercatat menurun.
“Dalam catatan saya, dari 2012 sampai 2017, Indeks Pembangunan Manusia Banten tidak naik. Yang terjadi bukan stabil, malah turun 0,07,” ujar Ridwan. Ia mempertanyakan alasan penurunan IPM di tengah tingginya pembangunan.
Menanggapi kritik tersebut, Rano menjelaskan bahwa penurunan IPM disebabkan oleh keterbatasan kewenangan selama ia menjabat.
“Saya menjabat wakil gubernur Banten dari 2012-2013 dan menjadi pelaksana tugas (plt) dari 2013-2016 setelah Ratu Atut Chosiyah tersandung kasus korupsi. Saya resmi menjadi gubernur pada 2016-2017,” kata Rano.
Ia juga menyoroti kesulitan berkoordinasi dengan berbagai pihak di Banten, termasuk pergantian dua Kapolda dan dua Panglima Kodam.
“Akang bisa bayangkan bagaimana saya harus berkoordinasi dengan situasi seperti ini?” ujarnya.
Rano menambahkan, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengalokasikan 13 proyek strategis nasional di Banten, termasuk Bandara Soekarno-Hatta dan Tol Serang-Panimbang, yang diyakini akan meningkatkan IPM Banten.
“Dengan adanya kawasan ekonomi khusus di Tanjung Lesung, insya Allah, Banten segera bisa mengejar indeks yang Akang impikan,” ungkap Rano.
Ridwan Kamil merespons penjelasan Rano dengan menekankan bahwa koordinasi adalah tanggung jawab seorang pemimpin.
“Saya juga menghadapi situasi serupa di Jawa Barat. Pangdam-nya ada dua, Siliwangi dan Jaya. Tugas pemimpin adalah berkoordinasi,” kata Ridwan.
Ridwan kemudian menyoroti bahwa meskipun banyak proyek strategis di Banten, penurunan tingkat pengangguran hanya sedikit, dan masih ada 48 desa tertinggal di akhir masa jabatan Rano.
“Menjadi pemimpin tidak harus selalu mencari alasan-alasan ke orang lain. Mudah-mudahan kalau terpilih kita fokus untuk membuat Jakarta lebih baik,” tegas Ridwan.
Rano pun menutup pernyataannya dengan optimisme untuk membangun Jakarta.
“Kalau saya enggak bisa ngebenerin kampung saya Jakarta, saya enggak maju jadi wakil gubernur. Ini Jakarta memanggil saya, saya harus benahi,” ujarnya.
