Risma Sebut Ijazah 10 Siswa Miskin di Banyuwangi Ditahan Pihak Sekolah

Risma Sebut Ijazah 10 Siswa Miskin di Banyuwangi Ditahan Pihak Sekolah

 

BLITAR, KOMPAS.com - Calon Gubernur Jawa Timur Tri Rismaharini mengungkapkan bahwa masih terdapat kasus di mana lembaga pendidikan menahan ijazah siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Hal ini disampaikannya dalam kegiatan kampanye di Desa Sukorame, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, pada Minggu (27/10/2024).

"Kemarin itu saya pergi ke Banyuwangi, di situ ada 10 kasus ijazah yang ditahan oleh pihak sekolah," ujar Risma, yang akrab disapa oleh masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa penahanan ijazah tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan wali murid untuk membayar biaya sekolah.

Meskipun demikian, Risma tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kasus-kasus tersebut.

Ia menyatakan keprihatinannya terhadap praktik penahanan ijazah yang masih terjadi, terutama bagi siswa dari keluarga tidak mampu.

"Saya sangat prihatin. Akhirnya saya bantu. Alhamdulilah, akhirnya ada beberapa ijazah yang keluar," tutur dia.

Risma menegaskan bahwa kasus penahanan ijazah ini menjadi salah satu pendorong dirinya untuk menjadikan pendidikan gratis hingga tingkat SMA/SMK sebagai program utama jika terpilih sebagai gubernur Jawa Timur.

"Dalam program pendidikan gratis ini bukan hanya soal SPP SMA/SMK tetapi juga buku-buku seperti LKS dan lain sebagainya. Artinya ke depan sudah tidak ada pungutan apapun dari sekolah," imbuh dia.

Selama menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, Risma juga menggratiskan seluruh biaya sekolah hingga tingkat SMP.

Selain program pendidikan, ia juga memaparkan berbagai program lain yang diusungnya bersama calon wakil Gubernur Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) di bidang kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan kewirausahaan sosial.

Di bidang kesehatan, Risma memperkenalkan jaminan kesehatan UHC (universal health coverage) yang bertujuan agar seluruh warga dapat tercakup secara adil dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif.

"Intinya kalau sudah terintegrasi dengan UHC, maka seluruh warga Jatim mendapat pelayanan kesehatan meskipun tidak memiliki kartu kesehatan, sebab sudah saya hitung semuanya dan ada uangnya," beber dia.

Mengenai pengentasan kemiskinan, Risma menekankan pentingnya pemberdayaan sektor pertanian, yang berkontribusi signifikan terhadap angka kemiskinan di Jawa Timur.

Ia merujuk pada data BPS yang menunjukkan kesejahteraan petani di Jawa Timur paling buruk dibandingkan petani di provinsi lain di Indonesia.

"Harga pupuk mahal dan petani kesulitan menjual hasil pertanian mereka," ungkap dia.

Terakhir, Risma membahas program kewirausahaan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan usaha masyarakat kecil dan menengah melalui kemudahan akses pada kredit permodalan murah.

Dalam kegiatan tersebut, hadir pula Sekretaris DPD PDI-P Provinsi Jatim Sri Untari Bisowarno, Wakil Ketua DPD PDI-P Provinsi Jatim Guntur Wahono, serta sejumlah pengurus PDI-P di Kabupaten Blitar.

Risma dijadwalkan melakukan kampanye safari di sejumlah titik di Kabupaten dan Kota Blitar dengan agenda hingga Minggu malam.

Sumber