Riza Patria: Wacana Gubernur Dipilih DPRD Sudah Lama Dibahas
JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyatakan, wacana untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sudah lama menjadi pembahasan.
Menurut dia, wacana-wacana terkait mekanisme pemilihan kepala daerah akan terus bergulir hingga mendapatkan formula terbaik.
“Ya, wacana terkait pemilihan gubernur dipilih oleh DPRD itu sudah lama ya. Jadi, kita dalam sejarah bangsa ini pernah pemimpin daerah itu ditunjuk oleh Presiden, pernah dipilih oleh DPRD, dan pernah langsung juga dipilih oleh rakyat seperti sekarang,” ujar Riza di Jakarta International Expo, Sabtu (14/12/2024).
Wakil Menteri Desa ini menyebutkan, pilkada secara langsung oleh rakyat membutuhkan biaya yang besar.
Padahal, menurut Riza, ada kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi seperti pendidikan, kesehatan, infrastuktur, dan pangan.
"Anggaran Pilkada itu luar biasa besar, dan jika dialihkan untuk kepentingan lain, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh rakyat,” kata mantan wakil gubernur Jakarta ini.
Riza berpandangan, perlu ada titik keseimbangan antara pengembangan demokrasi dan prioritas kebutuhan masyarakat.
Ia pun mencontohkan ada beberapa negara yang menerapkan sistem hibrida, di mana sebagian kepala daerah dipilih DPRD dan sebagian lainnya melalui pemilihan langsung.
"Jadi, ada pilihan beberapa seperti beberapa negara. Ada gubernur, bupati, walikota, sebagian di satu negara dipilih oleh DPRD, dan juga sebagian dipilih langsung," kata Riza.
Riza juga menyinggung tingginya anggaran Pilkada langsung, yang disebutnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pangan.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menilai sistem pilkada di Indonesia terlalu mahal.
Ia menyebutkan, ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat Pilkada.
"Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan?" kata Prabowo dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.
Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India yang menurutnya lebih efisien karena kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat.
"Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien," ucap Prabowo.
