Ronal Surapradja di Debat Pilgub Jabar: Kaum Disabilitas Bukan Kaum Termarjinalkan
BANDUNG, KOMPAS.com - Para calon wakil gubernur Jawa Barat memberikan tanggapan terkait upaya meningkatkan pendidikan inklusif bagi anak-anak disabilitas dalam Debat Pilgub Jabar, Senin (11/11/2024).
Hal ini sejalan dengan kewajiban pendidikan 12 tahun yang diatur UU Nomor 8 Tahun 2016.
Calon wakil gubernur Ronal Surapradja, yang berpasangan dengan Jeje Wiradinata, menegaskan bahwa slogan "Jabar untuk Semua" yang diusung oleh mereka sangat mewakili kaum disabilitas.
"Jabar untuk semua," kata Ronal.
Sementara itu, calon wakil gubernur nomor urut 3, Ilham Akbar Habibie menyatakan, pasangan Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie (Asih) memiliki tiga program unggulan untuk pendidikan inklusif.
Yaitu, renovasi ruang kelas baru di sekolah terpencil, bantuan gubernur untuk sekolah, beasiswa untuk siswa berprestasi, keluarga miskin, petani, guru, dan hafiz Quran.
"Kita juga akan membantu laboratorium dan guru, semua harus kita update," jelasnya.
Calon wakil gubernur nomor urut 4, Erwan Setiawan menambahkan, sekolah inklusi merupakan tempat yang menyatukan anak-anak normal dan anak berkebutuhan khusus.
"Jadi tidak ada lagi perbedaan; kita satukan anak-anak yang berkebutuhan khusus dan kita siapkan guru-gurunya. Kita juga akan membangun sekolah ramah disabilitas dan tidak lagi membedakan hak dan kewajiban mereka. Mereka harus mendapatkan pendidikan yang setara dengan yang lain," ucapnya.
Calon wakil gubernur nomor urut 1, Gitalis Dwi Natarina menyatakan, dia dan calon gubernurnya akan mengutamakan kebahagiaan para guru, mahasiswa, guru ngaji, hingga ustadz melalui program unggulan kartu Jabar Bahagia.
"Kita akan membangun ruang unit baru di SLB dan menyediakan teknologi serta alat bantu belajar," akunya.
Menanggapi pernyataan para calon wakil gubernur, Ronal menambahkan, jika terpilih memimpin Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dia akan menambahkan keberpihakan terhadap kaum disabilitas.
"Tidak ada bedanya kaum disabilitas dengan siapapun; mereka sama dan bisa mendapatkan pendidikan vokasi sehingga bisa mendapatkan kemampuan dan keterampilan hingga beasiswa," ungkap dia.
"Kami akan mewajibkan kantor pemerintahan di Jawa Barat untuk memberikan kuota 15 persen pegawainya untuk penyandang disabilitas karena ini adalah bentuk keberpihakan kami melalui slogan kami, Jabar untuk Semua," tandasnya.
