Said PDIP Beberkan Usulan Mitigasi Dampak Kenaikan PPN Jadi 12%
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Fraksi PDIP Said Abdullah mengungkit permintaan kepada pemerintah untuk memitigasi risiko dampak kenaikan PPN menjadi 12%. Said pun menyampaikan sejumlah langkah mitigasi yang dapat dilakukan pemerintah.
"Sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI, pada tanggal 8 Desember 2024 yang lalu, saya juga sudah menyampaikan ke publik agar pemerintah melakukan mitigasi risiko atas dampak kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%, khususnya terhadap rumah tangga miskin, dan kelas menengah. Adapun mitigasi risiko itu dapat diwujudkan dalam sejumlah kebijakan," kata Said kepada wartawan, Selasa (24/12/2024).
Ketua DPP PDIP itu menilai anggaran perlindungan sosial perlu ditambah. Said mengatakan perlunya BBM, gas LPG, listrik untuk rumah tangga miskin hingga menengah disubsidi,
"Perlu penambahan anggaran untuk perlindungan sosial ke rakyat; jumlah penerima manfaat perlinsos dipertebal bukan hanya untuk rumah tangga miskin tetapi juga hampir miskin/rentan miskin. Serta memastikan program tersebut disampaikan tepat waktu dan tepat sasaran," ujar Said.
"Subsidi BBM, gas LPG, listrik untuk rumah tangga miskin diperluas hingga rumah tangga menengah, termasuk driver ojek online hendaknya tetap mendapatkan jatah pengisian BBM bersubsidi, bahkan bila perlu menjangkau kelompok menengah bawah," imbuhnya.
Said juga menyoroti subsidi lainnya yang perlu diperluas implementasinya. Di antaranya, subsidi transportasi umum dan perumahan.
"Subsidi transportasi umum diperluas yang menjadi moda transportasi massal di berbagai wilayah, khususnya kota-kota besar yang memiliki moda transportasi massal. Subsidi perumahan untuk kelas menengah bawah, setidaknya tipe rumah 45 ke bawah, serta rumah susun," kata Said.
Said meminta bantuan pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi dipertebal yang menjangkau lebih banyak penerima manfaat, khususnya siswa berprestasi dari rumah tangga miskin hingga menengah. Ia juga mendorong operasi pasar dilakukan secara rutin untuk memastikan inflasi terkendali.
Selanjutnya, Said meminta pemerintah menaikkan penggunaan barang dan jasa UMKM di lingkungan pemerintah. "Menaikkan belanja barang dan jasa pemerintah yang sebelumnya paling sedikit 40% menjadi 50% untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri," katanya.
Said pun meminta pemerintah memberikan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kelas menengah. Dia juga mendorong pemerintah memastikan program penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% di 2025.
"Meluncurkan program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi untuk kelas menengah yang terdampak, guna membantu mereka beralih ke sektor-sektor yang lebih berkembang dan berdaya saing. Juga bisa disinkronisasi dengan penyaluran KUR," katanya.
"Memastikan program penghapusan kemiskinan ekstrem dari posisi saat ini 0,83% menjadi nol persen di tahun 2025, dan penurunan generasi stunting di bawah 15% dari posisi saat ini 21%," lanjut Said.
Simak juga Video ‘Seberapa Kemungkinan PPN 12% Dibatalkan?’
[Gambas Video 20detik]
