Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Sukabumi, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Pastikan Penanganan Cepat
KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun Ahmad Syamsurijal, menyalurkan bantuan kepada korban bencana longsor di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat (Jabar), Jumat (6/12/2024).
Selain memberikan bantuan langsung, ia juga memfasilitasi penanganan kebutuhan darurat bagi korban bencana di wilayah tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Cucun mengunjungi Desa Mekarsari, Sukabumi, yang terdampak bencana longsor dan pergeseran tanah sehingga mengalami kerusakan parah pada infrastruktur, termasuk jalan terputus.
Kedatangannya sebagai Wakil Ketua DPR membidangi Kesejahteraan Rakyat ini untuk memastikan agar penanganan pascabencana oleh pemerintah dan pihak terkait berjalan cepat dan efektif.
Cucun menegaskan pentingnya pengawasan agar proses pemulihan berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing.
"Tugas kami bagaimana pengawasannya bisa berjalan sesuai dengan tugas fungsi masing-masing," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (6/12/2024).
Sebagai Wakil Ketua DPR yang juga bertanggung jawab atas urusan kebencanaan, Cucun langsung turun ke lapangan untuk memastikan penanganan pascabencana dapat dilakukan secara optimal.
Cucun juga menilai pentingnya peran alat berat, seperti ekskavator, yang harus segera dikerahkan di berbagai titik lokasi terdampak.
“Kami pastikan penanganan cepat, seperti bantuan ekskavator atau alat berat turun di setiap titik yang menutupi jalan agar akses jalan yang tertutup bisa segera kembali dibuka,” tuturnya.
Selain itu, Cucun mengingatkan agar tidak terjadi kekurangan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di daerah terdampak, karena bisa memperlambat distribusi bantuan.
"Tadi BBM untuk transportasi penanganan sampai enggak ada. Kalau seperti ini, bantuan susah masuk. Apalagi berdasarkan pada laporan menunjukkan beberapa SPBU di Sukabumi sudah kehabisan pasokan," katanya.
Setelah memeriksa kondisi jalan dan infrastruktur yang rusak, Cucun melanjutkan perjalanan ke tempat pengungsian.
Di tempat tersebut, ia memberikan bantuan kepada 72 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 260 jiwa terdampak bencana pergeseran tanah.
"Alhamdulillah, pas ke sini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah ready melakukan tanggap darurat, Kemensos juga sudah hadir, dan semua didukung oleh bapak-bapak dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga sudah hadir di lokasi," ucap Cucun.
Cucun juga menjelaskan bahwa para pengungsi di Desa Mekarsari masih dalam keadaan shock akibat bencana yang terjadi.
Ia menekankan perlunya layanan trauma healing bagi warga yang terdampak, mengingat kondisi psikologis mereka yang masih terpengaruh oleh pergeseran tanah yang menghancurkan permukiman mereka.
“Mereka masih sedikit kaget, ada juga kekhawatiran-kekhawatiran. Ini yang harus terus dilakukan trauma healing oleh teman-teman di sini,” kata Cucun.
Sebagai langkah sigap, ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memastikan penyediaan fasilitas trauma healing bagi warga yang terdampak bencana.
"Selain itu, kami juga mendapatkan dukungan dari berbagai relawan, penggiat, dan aktivis, termasuk rekan-rekan saya di Sukabumi. Kami akan bekerja bersama untuk membantu masyarakat, terutama anak-anak, karena bantuan tanggap darurat sangat penting dalam situasi ini," jelas Cucun.
DOK. Istimewa Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengadakan rapat koordinasi (Rakor) dengan pimpinan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas program penanggulangan pasca-bencana di Sukabumi.
Tak hanya memberikan bantuan langsung, Cucun juga menekankan pentingnya penataan ulang kawasan permukiman yang terdampak bencana.
Ia mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dalam menata permukiman dan mengurangi risiko bencana di masa depan.
“Harus ada pengendalian tata ruang dan analisis risiko sebelum membangun kawasan. Bukan cuma di Desa Mekarsari saja, tapi juga di titik-titik lokasi bencana lainnya,” ujar Cucun.
Ia pun menyarankan Pemkab Sukabumi untuk membuat Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) untuk mitigasi bencana.
Cucun mengingatkan agar setiap perencanaan pembangunan daerah memperhatikan peta risiko bencana untuk menghindari pembangunan di kawasan dengan potensi bencana tinggi.
"Semua perencanaan daerah harus mengacu pada RPB setiap tahunnya, agar pembangunan ekonomi daerah dapat tumbuh sekaligus memperkuat kemampuan wilayah dalam memitigasi bencana dengan baik," tuturnya.
"Karena itu, dalam merencanakan kawasan baik itu kawasan pemukiman atau industri perlu memperhatikan aspek geospasialnya, agar tidak menjadi kawasan dengan risiko bencana yang tinggi," sambung Cucun.
Jika diperlukan, Cucun mendukung langkah relokasi warga. Namun, hal ini harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran di tingkat Pemkab Sukabumi.
“Relokasi harus disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki oleh Kabupaten Sukabumi, bahkan dari pusat juga bisa membantu lewat PUPR,” katanya.
Pada kesempatan itu, Cucun menyoroti pula pentingnya pengelolaan lingkungan yang lebih baik di Sukabumi, terutama terkait aktivitas tambang emas ilegal yang dianggap sebagai salah satu penyebab kerusakan lingkungan sehingga memicu bencana banjir bandang.
“Ini harus menjadi pelajaran untuk semua pihak. Pemerintah harus lebih tegas lagi dalam melakukan pendisiplinan dan meningkatkan pengawasan. Reformasi pengelolaan lingkungan adalah langkah yang tidak bisa ditawar lagi,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut Cucun, harus menunjukkan komitmen yang nyata dalam melindungi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan, demi keberlanjutan hidup bagi generasi yang akan datang.
Setelah meninjau lokasi, Cucun mengadakan rapat koordinasi (rakor) dengan pimpinan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas program penanggulangan pascabencana di Sukabumi.
Rakor tersebut dihadiri oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin, Bupati Sukabumi Marwan Hamami, serta perwakilan TNI dan Polri.
Cucun menegaskan bahwa DPR berperan penting dalam menjembatani komunikasi antar kementerian dan lembaga untuk memastikan penanganan bencana dilakukan dengan lancar.
“Kami sudah berdiskusi dengan kepala BNPB dan seluruh stakeholder. Alhamdulillah, penanganan cepat itu sudah dilakukan oleh pihak yang menangani bencana, terutama BNPB,” katanya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya percepatan pencairan dana untuk penanggulangan bencana.
“Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mempermudah pencairan dana on-call agar penanggulangan bencana ini bisa segera dilaksanakan,” imbuh Cucun.
Ia juga menyatakan bahwa salah satu fokus kerja DPR di bidang kesejahteraan rakyat adalah penguatan anggaran untuk penanggulangan bencana alam.
Mengingat Indonesia merupakan negara dengan risiko bencana tinggi, ia berharap pemerintah dapat memperkuat lembaga yang menangani bencana dan mitigasi, seperti BNPB dan BMKG.
“Kami harus memperkuat bagaimana mereka bisa bekerja sesuai dengan undang-undang (UU),” ujar Cucun.
Tak lupa, Cucun mengingatkan bahwa mitigasi bencana harus didukung oleh anggaran yang memadai, apalagi dengan banyaknya potensi bencana hidrometeorologi yang terjadi selama musim hujan.
“Bahkan kita di pusat metropolitan juga harus waspada. BMKG sudah memberikan peringatan dini, jadi kita harus siap menghadapi siklus bencana ini,” jelasnya.
