Sekali Lagi Upaya Pemakzulan Presiden Korsel oleh Oposisi
Pemakzulan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol untuk sementara ini gagal. Namun ada upaya sekali lagi dilakukan oleh oposisi untuk melengserkan Yoon.
Dilansir BBC, Senin (9/12/2024), pemungutan suara di parlemen pada Sabtu (07/12) gagal memenuhi persyaratan setelah mayoritas partai penguasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), memboikotnya. Demonstran mengancam akan tetap menggelar unjuk rasa sampai Yoon turun dari kursi kekuasaannya.
Upaya memakzulkan Yoon gagal terlaksana lantaran syarat didukung oleh dua pertiga anggota parlemen, tidak terpenuhi. Dengan kata lain, dukungan minimal 200 suara dari total 300 anggota parlemen itu tak terpenuhi.
Ini terjadi setelah mayoritas anggota parlemen dari partai penguasa, PPP, memilih boikot. Hanya tiga anggota PPP yang ikut pemungutan suara.
Salah-seorang politikus PPP, Cho Kyung-tae, menganggap permintaan maaf Yoon telah membuatnya tidak mendukung pemakzulan kali ini.
"Permintaan maaf presiden dan kesediaannya untuk mengundurkan diri lebih awal, serta mendelegasikan semua agenda politik kepada partai, memang berdampak pada keputusan saya," katanya kepada BBC.
Sementara itu, anggota parlemen DPK Lee Unjoo mengatakan kepada BBC bahwa dia menangis ketika para politikus meninggalkan ruangan sidang.
"Kami memang tahu ada kemungkinan mereka akan memboikot pemungutan suara, tetapi kami tidak percaya mereka benar-benar akan melakukannya ketika puluhan ribu warga menonton di luar," ujarnya.
Setelah pemungutan suara hari Sabtu, Lee menegaskan partainya "tidak akan menyerah" dengan upayanya untuk memakzulkan Yoon.
"Kami pasti akan mengembalikan negara ini ke situasi normal sebelum Natal dan akhir tahun," tandasnya.
Sementara itu, para pemimpin oposisi bersumpah akan mengajukan rancangan undang-undang pemakzulan secara terus-menerus guna menyingkirkan Yoon.
Mereka mendapat dukungan publik tiga perempat warga Korea Selatan menginginkan pemakzulan, menurut jajak pendapat terbaru, sementara tingkat dukungan terhadap Yoon telah merosot lebih jauh lagi hingga hanya 13%.
Di luar gedung parlemen, sekitar pukul 21.20 waktu setempat, ketika juru bicara sidang menutup pemungutan suara tuntutan pemakzulan, massa demonstran terdiam.
Beberapa orang yang berkumpul di luar gedung parlemen berteriak kecewa, sementara lainnya berteriak penuh kemarahan.
Teriakan "makzulkan, makzulkan" yang terdengar kencang pada jam-jam sebelumnya, tampaknya telah kehilangan semangatnya.
Sejumlah pemimpin aksi protes bergegas ke panggung, kali ini berupaya mengumpulkan semangat massa.
"Kami tidak akan berhenti sampai Yoon dihukum. Orang-orang tidak akan menerima keberadaan PPP. Kami akan berjuang sampai akhir, sampai Yoon dimakzulkan," teriak sang demonstran.
"Wahai kalian, apakah kamu bersdia bergabung dengan kami dalam perjuangan untuk menyingkirkan Yoon?"
Massa lantas berteriak kencang "Siap!"
Sebelumnya, ratusan anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP), partai berkuasa yang menyokong Presiden Yoon Suk Yeol, meninggalkan ruang parlemen jelang sidang pemungutan suara pemakzulan presiden Korea Selatan itu pada Sabtu (07/12).
Imbas aksi boikot ini, pemungutan suara masih tetap dilakukan, namun tanpa dukungan dua pertiga suara (200 dari total 300 anggota parlemen) maka hasil pemungutan suara tak cukup berarti.
BBCHampir seluruh anggota parlemen berkuasa dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang menyokong Presiden Yoon Suk Yeol telah meninggalkan ruang parlemen, jelang sidang pemungutan suara pemakzulan presiden Korea Selatan itu pada Sabtu (07/12).
Namun, jika pemungutan suara pemakzulan gagal hari iniyang kemungkinan besar terjadimaka pemungutan suara berikutnya dapat dilakukan pada Rabu depan (11/12).
Partai Kekuatan Rakyat (PPP) kemungkinan menggunakan strategi boikot untuk mencegah anggotanya membelot, karena pemungutan suara pemakzulan dilakukan melalui metode yang anonim.
Dari 108 anggota parlemen PPP yang berkuasa, 107 di antaranya telah meninggalkan ruang pemungutan suara.
Hanya Ahn Cheol-soopernah mencalonkan diri sebagai presiden pada 2012, 2017 dan 2022yang tetap menduduki kursinya.
Ahn telah berulang kali mengatakan bahwa ia akan memilih pemakzulan jika presiden tidak mengundurkan diri secara sukarela.
Namun, sesaat kemudian, anggota PPP Kim Ye-ji memutuskan kembali ke dalam persidangan untuk memberikan suara pada usulan pemakzulan.
Kemudian, dilaporkan ada satu anggota parlemen PPP lagi yang kembali ke ruang sidang. Sehingga total ada tiga anggota PPP yang hadir.
Kehadiran mereka disambut oleh tepuk tangan anggota parlemen oposisi.
ReutersKetua DPR Woo Won-shik mengetuk palu untuk menandakan dimulainya sesi pleno
Pihak oposisi memerlukan dukungan dari delapan anggota PPP untuk mencapai 200 suara agar mosi pemakzulan Presiden Yoon dapat diloloskan.
Sebelumnya, PPP telah menegaskan bahwa mereka tidak akan mendukung pemungutan suara untuk pemakzulan.
Walau demikian, Ketua PPP, Han Dong-Hoon, Jumat lalu, tetap menyerukan agar Presiden Yoon diberhentikan karena akan menimbulkan "bahaya besar" bagi demokrasi jika ia tetap berkuasa.
Sementara koalisi oposisi, yang memegang mayoritas suara di parlemen, membutuhkan delapan anggota partai Yoon agar pemakzulan disetujui.
Simak Video Presiden Korsel Lolos Pemakzulan, Eks Menhan Justru Ditangkap Kejaksaan
[Gambas Video 20detik]
Baca halaman selanjutnya»
Di luar gedung parlemen, puluhan ribu orang berdemonstrasi menuntut Presiden Yoon dicopot dari jabatannya.
Mereka terlihat mencoba menghalangi jalan keluar anggota parlemen yang ‘walk out’ dari sidang, sambil berteriak "pengkhianat".
Selain itu, seorang demonstran terdengar membacakan nama setiap anggota parlemen dari PPP.
"Masuk kembali, ikut dalam pemungutan suara," teriak massa setelah pembicara membacakan setiap nama.
Jumlah massa pun terlihat semakin bertambah dan polisi meningkatkan penjagaan.
Sebelumnya Presiden Yoon telah menyampaikan permintaan maaf karena mengumumkan darurat militer pada awal pekan ini. Dia juga mengatakan bahwa dirinya tidak akan melakukan hal itu lagi.
Walau telah meminta maaf, para pengunjuk rasa bersikeras Yoon harus turun dari jabatannya. Jika tidak, mereka mengaku akan terus berunjuk rasa sampai hal itu tercapai.
"Saya ingin Presiden Yoon dimakzulkan. Dia harus turun sekarang," kata mantan pejabat polisi dan anggota Partai Demokrat, Ryu Samyoung, 60 tahun, di tengah hiruk-pikuk protes.
"Partai kami akan mencoba lagi dan lagi sampai pemakzulan berhasil".
Selain itu, seorang perempuan berusia 27 tahun, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan "jika pemakzulan tidak lolos, kami akan terus turun ke jalan".
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol memerintahkan penangkapan pemimpin partai yang berkuasa, Han Dong-hoon, saat mengumumkan darurat militer beberapa waktu lalu.
Daftar penangkapan juga mencakup pemimpin partai oposisi utama, Lee Jae-myung, serta tiga anggota parlemen oposisi, kata wakil direktur Badan Intelijen Nasional.
Menurut pejabat Badan Intelijen Nasional, Hong Jang-won, Presiden Yoon mencoba "menggunakan kesempatan ini untuk menangkap dan membasmi mereka".
Getty ImagesSeorang perempuan memegang plakat bertuliskan "Yoon Suk Yeol harus mundur" dalam demonstrasi Seoul pada tanggal 4 Desember 2024.
Sebelumnya, Han Dong-hoon, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa dan menyokong Presiden Yoon, mengeklaim partainya telah menerima "bukti kredibel" bahwa Yoon telah memerintahkan penangkapan politisi kunci atas "tuduhan anti-negara".
Han menyatakan kekhawatirannya bahwa "tindakan ekstrem"seperti deklarasi darurat militer yang diumumkan Selasa (03/12)dapat terulang jika Yoon tetap menjabat.
"[Hal ini] akan menempatkan Republik Korea dan rakyatnya pada risiko besar," katanya.
Sementara itu, polisi Korea Selatan sedang menyelidiki Presiden Yoon Suk Yeol atas dugaan "pemberontakan" terkait pernyataannya mengenai darurat militer, kata seorang perwira polisi senior Korea Selatan pada Kamis (05/12).
Getty ImagesPolisi sedang menyelidiki Presiden Yoon Suk Yeol atas dugaan "pemberontakan" terkait pernyataannya mengenai darurat militer, kata seorang perwira polisi senior Korea Selatan pada Kamis (05/12).
Kepala Markas Besar Investigasi Nasional di Kepolisian Nasional Korsel, Woo Jong-soo, mengatakan kepada anggota parlemen bahwa "penyelidikan kasus tersebut sedang dilakukan", menurut kantor berita AFP.
Polisi telah diinstruksikan untuk memberlakukan larangan perjalanan darurat terhadap Kim Yong-hyu, menteri pertahanan yang mengundurkan diri dengan alasan dirinya "bertanggung jawab penuh" atas deklarasi darurat militer.
Kim telah meminta maaf atas perannya dalam dekrit darurat militeryang pertama dalam hampir 50 tahunyang mengejutkan pada Selasa (03/12) malam.
Beberapa laporan media lokal mengatakan bahwa dialah yang mengusulkan gagasan untuk mengumumkan darurat militer kepada Yoon.
ReutersWarga Korea Selatan turun ke jalan di luar gedung parlemen pada Rabu (04/12) malam menuntut pengunduran diri atau pemakzulan Presiden Yoon. Protes massal merupakan peristiwa politik yang sering terjadi dan umum di negara ini.
Presiden Yoon mengumumkan darurat militer dengan alasan "pasukan anti-negara" dan ancaman dari Korea Utara.
Akan tetapi, tindakan yang diduga bermotif politik itu memicu protes massa dan pemungutan suara darurat di parlemen yang membatalkan tindakan Presiden Yoon tersebut hanya dalam hitungan jam.
Yoon akhirnya menerima keputusan parlemen dan mencabut darurat militer.
Sementara itu, anggota parlemen bersiap memberikan suara atas pemakzulannya, seraya menuduh Yoon telah melakukan "aksi pemberontakan".
Ribuan orang di penjuru Korea Selatan turun ke jalan memprotes tindakan presiden dan menuntut pengunduran dirinya.
Parlemen Korea Selatan akan melakukan pemungutan suara terkait pemakzulan Yoon. (Reuters)
Kini, semua mata tertuju pada apakah Yoon akan menghadapi pemakzulan, meskipun dia bukan presiden Korea Selatan pertama yang mengalaminya.
Usulan pemakzulan terhadap Yoon diajukan oleh enam partai oposisi dan harus diputuskan dalam waktu 72 jam. Para anggota parlemen akan berkumpul pada Jumat, 6 Desember, atau Sabtu, 7 Desember.
Agar usulan tersebut dapat disahkan, diperlukan suara dua pertiga dari 300 anggota Majelis Nasional200 suara.
Partai oposisi hampir memiliki cukup suara, sementara partai Yoon sendiri telah mengkritik tindakannya tetapi belum memutuskan sikap mereka.
Jika hanya beberapa anggota partai yang berkuasa mendukung usulan tersebut, pemakzulan akan dilakukan.
BBC
BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.
Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.
BBC
Jika parlemen menyetujui usulan tersebut, kekuasaan Yoon akan segera ditangguhkan, dan Perdana Menteri Han Duck-soo akan menjadi penjabat presiden.
Mahkamah Konstitusi, dewan beranggotakan sembilan orang yang mengawasi pemerintahan Korea Selatan, selanjutnya akan memberikan keputusan akhir.
Jika Mahkamah Konstitusi mendukung pemakzulan, Yoon akan dicopot, dan pemilihan umum baru harus diadakan dalam waktu 60 hari. Jika ditolak, Yoon akan tetap menjabat.
BBC
Hal ini mengingatkan kita pada penggulingan Presiden Park Geun-hye pada 2016. Kala itu, Yoon berperan penting dalam memimpin penuntutan kasus korupsi.
Park dibebaskan pada 2022 setelah menjalani hukuman penjara selama 4 tahun 9 bulan.
Presiden Roh Moo-hyun juga nyaris dicopot dari jabatannya setelah pemungutan suara pemakzulan parlemen dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2004.
Getty ImagesAnggota parlemen membawa plakat bertuliskan "Yoon Suk Yeol harus mengundurkan diri" pada 4 Desember
Deklarasi darurat militer oleh Yoon adalah yang pertama terjadi di Korea Selatan dalam 45 tahun terakhir, membuka luka lama penyalahgunaan tindakan darurat dalam sejarah negara tersebut.
Darurat militer, yang pada awalnya dimaksudkan untuk menstabilkan keadaan darurat nasional, sering dikritik sebagai alat untuk menekan perbedaan pendapat, mempertahankan kekuasaan dan dengan demikian merusak demokrasi.
Pada 1948, Presiden Syngman Rhee mengumumkan darurat militer untuk mengendalikan pemberontakan menentang penindasan pemberontakan Jeju, yang mengakibatkan kematian banyak warga sipil.
Pada 1960, darurat militer disalahgunakan selama Revolusi April, karena protes terhadap pemerintahan Rhee meningkat setelah polisi membunuh seorang siswa sekolah menengah selama unjuk rasa menentang penipuan pemilu.
Presiden Park Chung-hee juga sering memberlakukan darurat militer untuk menekan ancaman terhadap rezimnya, sementara darurat militer selama 440 hari setelah pembunuhannya berpuncak pada Pembantaian Gwangju di bawah Presiden Chun Doohwan.
Peristiwa ini meninggalkan kenangan traumatis bagi warga Korea Selatan, yang mengaitkan darurat militer dengan alat kekuasaan politik, bukan sebagai tindakan untuk keselamatan publik.
Sejak 1987, konstitusi Korea Selatan telah memperketat persyaratan untuk mendeklarasikan darurat militer, dengan memerlukan persetujuan parlemen untuk perpanjangan atau pencabutannya.
Simak Video Presiden Korsel Lolos Pemakzulan, Eks Menhan Justru Ditangkap Kejaksaan
[Gambas Video 20detik]
