Sekjen PBB Sebut Gaza Kini seperti Ladang Pembantaian
GAZA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengungkapkan bahwa Gaza saat ini telah menjadi "ladang pembantaian" karena terus terhambatnya pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.
Dalam sambutannya pada Selasa (8/4/2025), Guterres menegaskan bahwa lebih dari sebulan telah berlalu tanpa adanya bantuan yang masuk ke Gaza.
Hal ini disebabkan oleh blokade yang diberlakukan oleh Israel, yang membatasi masuknya makanan, bahan bakar, obat-obatan, dan pasokan lainnya.
"Lebih dari sebulan penuh telah berlalu tanpa setetes pun bantuan ke Gaza," ujar Guterres, seperti dilaporkan AFP pada Rabu (9/4/2025). Dia menyebutkan bahwa ketika bantuan kemanusiaan terhenti, "pintu air kengerian terbuka kembali," yang menggambarkan dampak buruk dari kekurangan bantuan tersebut.
Guterres juga mengingatkan bahwa Israel memiliki kewajiban berdasarkan Konvensi Jenewa untuk memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang mencakup makanan dan pasokan medis bagi warga Gaza.
"Tidak ada satu pun yang terjadi hari ini. Tidak ada pasokan kemanusiaan yang dapat memasuki Gaza," tegasnya.
Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa "tidak ada kekurangan bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza".
Marmorstein bahkan menuduh Hamas menyalahgunakan bantuan kemanusiaan untuk membangun kembali "mesin perangnya".
Selain itu, Guterres juga menyoroti proposal Israel untuk mengendalikan bantuan ke Gaza. Menurutnya, Israel mengusulkan sistem pemantauan yang dapat membatasi bantuan, bahkan hingga kalori dan tepung terakhir.
Guterres menegaskan, PBB tidak akan berpartisipasi dalam mekanisme bantuan yang tidak menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan, ketidakberpihakan, independensi, dan netralitas.
Ia juga menuntut agar ada jaminan bagi masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza.
Guterres mengingatkan bahwa jalan yang ada saat ini, baik di Gaza maupun di Tepi Barat, sangat berisiko memperburuk situasi, dan ia menyerukan perlunya perlindungan terhadap warga sipil, pembebasan para sandera, serta pembaruan gencatan senjata.
