Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Akan Diprioritaskan di Kawasan Padat Penduduk
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, program sekolah swasta gratis di Jakarta akan diprioritaskan di kawasan padat penduduk.
Dia menyebut, program bantuan sosial pendidikan ini menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu, sehingga akan dilakukan klasifikasi sekolah yang bakal bekerja sama.
"Yang pasti, pertama, sekolah swasta tersebut memang (berada) di wilayah padat penduduk. Yang kondisi wilayahnya banyak orang susahnya," kata Ima saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).
"Yang kedua, tidak ada orang mampu yang sekolah di tempat tersebut, itu yang jadi prioritas," tambah dia.
Ima menuturkan, klasifikasi sekolah swasta akan dipetakan sesuai tingkatan atau grade sekolah.
Terlepas dari itu, sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta terkait program ini harus bisa menjamin setiap anak mendapat pendidikan yang adil.
"Walaupun anak tersebut (sekolah) gratis, tapi harus dapat pendidikan yang layak," ucapnya.
Ima juga meminta guru-guru bersikap adil dan tidak membeda-bedakan murid, sekalipun siswa tersebut peserta program sekolah gratis.
"Jadi dari guru-gurunya pun benar-benar yang dia mau mengajar siswa-siswinya itu dengan baik dan benar. Jadi tidak membedakan," tuturnya.
Jika kelak ada temuan perlakuan yang tidak adil, kata Ima, DPRD dan Pemprov akan meninjau ulang sekolah swasta tersebut.
"Kalau misalkan mereka membedakan, itu perlu evaluasi. Mereka harus tindak gurunya secara tegas, itu mungkin yang jadi saran saya," tandas Ima.
Sebelumnya diberitakan, DPRD bersama Pemprov Jakarta sepakat menggratiskan biaya pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri maupun swasta di Jakarta mulai Juli 2025.
"Sudah disepakati ke depan, sekolah gratis untuk di sekolah negeri, swasta," ungkap Ketua DPRD Jakarta Khoirudin melalui siaran pers, Jumat (1/11/2024).
Khoirudin mengatakan, DPRD dan Pemerintah Provinsi Jakarta juga menyepakati nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2025 sebesar Rp 91,1 triliun.
Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta Purwosusilo menuturkan, sekolah swasta yang high class tidak ikut dalam kerja sama program sekolah swasta gratis pada 2025.
"Sekolah gratis itu kami bagi nih menjadi klaster-klaster. Klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, klaster 5. Klaster 4 dan 5 itu sekolah-sekolah yang high class, sekolah yang muridnya dari keluarga mampu," ujar Purwo saat dikonfirmasi, Selasa (5/11/2024).
Sekolah swasta kelas atas tidak menjadi sasaran Pemprov karena peserta didiknya berasal dari keluarga mampu.
"Kan yang mau kami bantu bukan anak-anak yang seperti itu kan, ya," imbuh dia.
