Sekolah Swasta Gratis di Jakarta, Disdik: Ada Bantuan Beli Seragam dan Sepatu
JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta Purwosusilo mengatakan, ada bantuan biaya personal dalam program sekolah swasta gratis yang dimulai tahun depan.
Dalam program tersebut, Pemprov ingin memastikan anak-anak kurang mampu di Jakarta mendapat fasilitas sekolah melalui bantuan sosial.
"Biaya personalnya untuk beli baju, seragam, sepatu, tas, alat tulis, kami akan berikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu yang menerima KJP," ucap Purwo saat dikonfirmasi, Selasa (5/11/2024).
Purwo menuturkan, fakta di lapangan, banyak anak kurang mampu di sekolah swasta yang tidak bisa menebus ijazah karena menunggak bayaran.
"Biaya pendidikan yang ada di KJP itu lebih besar dari biaya sekolahnya sehingga mengakibatkan kurang-kurang numpuk terus saat lulus ijazah tidak bisa diambil," ucap dia.
Oleh karena itu, itu, di konsep sekolah swasta gratis, selain ada biaya personal, ada biaya pendidikan di mana sekolah dilarang memungut biaya sepeserpun terhadap siswa.
"Berarti kan bermasalah, konsep sekolah swasta gratis itu biaya pendidikannya ditanggung. Sekolah tidak boleh memungut biaya apapun dari siswa," ucap dia.
Pemprov bakal mengajak kerja sama sekolah swasta di Jakarta yang menerima dana bantuan opersional sekolah (BOS) selama tiga tahun ke belakang.
"Kalau sekolah yang sudah mahal-mahal itu kan enggak teruma BOS. Maka syaratnya harus sekolah itu menerima BOS selama tiga tahun terakhir berturut-turut," ucap Purwo.
Sekolah swasta dengan grade tinggi tidak ikut dalam kerja sama ini. Pemprov akan menggaet sekolah dari kelas menengah.
"Sekolah gratis itu kita bagi nih menjadi klaster-klaster. Klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, klaster 5. Klaster 4 dan 5 itu sekolah-sekolah yang high class, sekolah yang muridnya dari keluarga mampu," imbuh dia.
Sebelumnya diberitakan, DPRD Jakarta dan Pemprov telah menyepakati besaran nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 91,1 triliun.
Ketua DPRD Jakarta Khoirudin mengatakan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, menjadi prioritas.
"Kita telah menetapkan prioritas yang jelas, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, yang menjadi dasar bagi pengembangan daerah," ujar Khoirudin di gedung DPRD Jakarta, Jumat (1/11/2024).
Dengan penandatanganan Mou, tegas dia, program sekolah gratis dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) akan terealisasi pada Juli 2025.
"Sudah disepakati ke depan, sekolah gratis untuk di sekolah negeri swasta," tutur Khoirudin.
