Setuju dengan Prabowo, Sekjen PKS: Perlu Evaluasi Sistem Pilkada Serentak
JAKARTA, KOMPAS.com- Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi mengaku setuju dengan Presiden Prabowo Subianto yang menilai perlu ada evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak.
"Saya setuju, sepertinya kita memang perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem Pilkada Serentak. Evaluasi ini merupakan langkah penting untuk memperbaiki kelemahan yang ada," kata Aboe Bakar dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (14/12/2024), dikutip dari Antara.
Aboe Bakar menyebutkan, pilkada serentak memakan anggaran negara yang sangat besar.
Ia berpandangan, anggaran tersebut semestinya dapat dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Aboe juga menyoroti masih maraknya praktik politik uang dalam pelaksanaan pilkada yang menurutnya merusak esensi demokrasi, karena menggeser fokus dari kualitas kandidat ke kekuatan finansial mereka.
“Rendahnya partisipasi pemilih di beberapa daerah menunjukkan bahwa sistem saat ini belum mampu menarik minat seluruh masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam demokrasi," kata Aboe.
Oleh sebab itu, Aboe Bakar berpendapat, evaluasi pilkada harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, masyarakat sipil, dan partai politik.
Dia pun berharap hasil evaluasi nantinya dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih baik di masa depan.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakui sistem pilkada di Indonesia terlalu mahal. Ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat Pilkada.
Hal ini dikatakan Prabowo saat menghadiri acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.
"Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan?" kata Prabowo saat menjelaskan sistem Pemilu dalam sambutannya di HUT Partai Golkar, Kamis.
Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan, negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibanding Indonesia.
"Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien," ucap Prabowo.
