Silang Pendapat Mardiono dan Rommy: Mulai dari Caketum hingga Jadwal Muktamar
JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar Muktamar X pada 2025 untuk memilih ketua umum baru dan menyusun struktur kepengurusan partai. Persiapan muktamar telah dimulai dan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dilangsungkan di Jakarta, Sabtu (14/12/2024) malam.
Namun, perbedaan pandangan mengenai waktu pelaksanaan hingga calon ketua umum yang layak untuk menakhodai PPP muncul di antara elit partai berlambang Ka’bah itu.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, mengusulkan agar Muktamar X digelar setelah Idul Fitri 1446 Hijriah, yakni medio April atau Mei 2025.
“Itu tadi wacana yang diusulkan, tetapi nanti hasil dari keputusan mukernas ini akan kita rapatkan di DPP. Kemudian, nanti DPP akan menggelar rapat harian untuk menentukan tanggal dan tempat itu,” ujar Mardiono setelah Mukernas II PPP di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta, Sabtu (14/12/2024).
Di sisi lain, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy atau Rommy meminta muktamar dipercepat menjadi Januari atau Februari 2025. Menurutnya, para pimpinan majelis telah menyerukan percepatan ini sejak beberapa bulan lalu.
“Terakhir, surat para pimpinan majelis pada Oktober 2024 meminta agar muktamar segera dilaksanakan di bulan Januari atau Februari 2025. Surat ini bahkan tidak pernah dijawab hingga saat ini,” kata Rommy.
Rommy menilai kepemimpinan PPP saat ini tidak sehat karena posisi ketua umum terlalu lama dipegang oleh Plt. Atas dasar itu, kader harus segera memilih ketua umum definitif yang baru.
Dia pun mengungkapkan, ada empat nama kandidat ketua umum telah muncul. Sebanyak dua orang di antaranya berasal internal partai, yakni Sandiaga Uno dan Taj Yasin.
Selain itu, ada dua bakal calon dari eksternal partai, yaitu Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.
“Kami membuka diri terhadap siapa pun dengan membuka pihak eksternal untuk menjadi ketua umum," ujar Rommy di Jakarta, Jumat (13/12/2024).
Rommy menekankan, perubahan AD/ART PPP dimungkinkan untuk membuka ruang bagi figur eksternal dalam proses pemilihan.
ANTARA/Khaerul Izan Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy memberi keterangan kepada media di Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam.
Namun, Mardiono menegaskan bahwa ketua umum PPP haruslah kader partai. Ia menilai wacana ketua umum dari luar partai tidak rasional.
“Kan juga tidak mungkin ya, kalau orang yang belum tahu tentang PPP, tetapi akan memimpin PPP, kira-kira rasional atau tidak?” ujarnya.
Mardiono juga mengingatkan bahwa AD/ART PPP saat ini mengatur hanya kader yang pernah menjabat satu tingkat di bawah ketua umum yang dapat mencalonkan diri.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PPP, Arwani Thomafi menyatakan bahwa AD/ART memang masih bisa diubah dalam forum muktamar, jika disepakati oleh peserta. Ia menegaskan perubahan itu bergantung pada aspirasi muktamirin.
“Jika memang muktamirin menghendaki perubahan, misalnya terkait syarat ketua umum, itu kembali kepada peserta muktamar,” kata Arwani.
Meski demikian, ia memastikan PPP memiliki banyak kader mumpuni untuk memperebutkan kursi ketua umum.
“Sekali lagi, kita punya kader banyak, baik kader yang selama ini sudah aktif di DPP atau kader yang selama ini sudah ber-KTA PPP itu kita punya,” jelas Arwani.
Rommy menilai kegagalan PPP lolos ke DPR RI pada Pemilu 2024 harus menjadi evaluasi besar. Ia menyerukan agar seluruh pengurus DPP melakukan "taubatan nasuhah” dan meminta maaf kepada kader dan simpatisan partai.
"Ketika saya menyampaikan seruan untuk ’taubatan nasuhah’ itu kan ditujukan kepada seluruh jajaran DPP. Kenapa? Karena memang baru kali ini dari 11 kali pemilu yang diikuti; PPP tidak masuk ke Senayan,” kata Rommy
“Mukernas ini harus menjadi forum evaluasi PPP atas kegagalan pemimpin puncaknya dalam menakhodai partai. Plt Ketum PPP kali ini adalah Plt terlama dalam sejarah partai. Ini sangat tidak sehat,” sambungnya.
Merespons seruan tersebut, Mardiono menyatakan ia tidak alergi terhadap kritik dan evaluasi. Ia juga menegaskan kegagalan PPP pada Pemilu 2024 adalah tanggung jawab bersama.
“Saya tidak alergi dengan evaluasi. Saya juga tidak alergi dengan kritik, karena memang manusia tidaklah ada yang sempurna," katanya.
KOMPAS.com/ Tatang Guritno Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta, Sabtu (14/12/2024) malam.
Sementara Wasekjen PPP Rapih Herdiansyah justru meminta Rommy yang melakukan introspeksi diri. Dia menilai kasus korupsi yang menjerat Rommy pada 2019 adalah salah satu penyebab menurunnya kepercayaan publik terhadap PPP.
“Justru yang harus melakukan taubatan nasuhah adalah dia yang menggoreskan citra buruk bagi PPP. Bagaimana seorang ketua umum bermasalah dengan kasus korupsi ditangkap KPK beberapa hari menjelang pemilu,” ujar Rapih.
Tak hanya itu, Rapih juga menganggap berbagai pernyataan Rommy kerap kali kontraproduktif dan merugikan PPP. Oleh karena itu, ia menilai Rommy semestinya mesti berkaca atas perbuatannya sendiri.
“Mas Rommy harus introspeksi diri dalam-dalam,” tegasnya.
Meski begitu, Rapih berharap muktamar ke depan berlangsung kondusif dan bebas konflik, serta bisa membangun kembali kepercayaan publik terhadap partai.
“Kami pengurus DPP sepakat untuk menjaga muktamar ke depan tidak menyisakan konflik lagi. Tidak dipecah belah lagi,” pungkasnya.
