Sinergi Wujudkan Asta Cita
Kolaborasi bukan sekadar berjabat tangan dan tanda tangan tapi harus dijalankan secara serius, sampai tuntas dalam mencapai tujuan besar bersama. Ini salah satu prinsip kolaborasi yang saya pegang dan kerap saya sampaikan ke seluruh tim sejak menjadi pengusaha, bahkan sampai hari ini menjabat sebagai menteri.
Dalam dua pekan ke belakang, saya rutin bertemu menteri-menteri, kepala badan, hingga sejumlah duta besar negara sahabat. Tak lain untuk menggalang sinergi membangun sektor kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir sesuai prinsip Ekonomi Biru untuk mewujudkan Asta Cita.
Target-target besar yang ditetapkan pemerintah, seperti swasembada pangan. Salah satu hasilnya adalah produk garam dan pertumbuhan ekonomi nasional 8% yang membuat KKP harus lebih kreatif mengelola seluruh elemen sektor kelautan dan perikanan.
Harapan kontribusi sektor kelautan dan perikanan pada pencapaian target tadi dapat dilihat dari keberadaan Ekonomi Biru pada misi Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ekonomi Biru menjadi bagian untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa.
Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, menjalankan program Ekonomi Biru tentunya bisa lebih optimal. Pun demikian dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, belum meratanya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlanjutan, hingga masih kurangnya inovasi teknologi di sektor kelautan dan perikanan.
Perikanan untuk MBG
Mulai Januari 2025, pemerintah melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG) dengan sasaran utama para pelajar, serta ibu hamil dan menyusui. KKP berkomitmen untuk mendukung program terobosan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka tersebut dengan menyiapkan produk perikanan bermutu yang mudah dijangkau, serta sesuai potensi dan selera masyarakat daerah (tematik).
Sebagai contoh, kultur masyarakat Jawa Barat yang lebih menyukai ikan air tawar, maka budidaya perikanan yang digenjot adalah ikan nila dan lele. Sedangkan untuk masyarakat pesisir yang lebih menyukai hasil laut, maka akan diutamakan komoditas-komoditas hasil tangkapan para nelayan.
Oleh karena itu, aktivitas perikanan di desa menjadi kunci penyediaan ikan sebagai bahan baku masakan di dapur-dapur MBG yang jumlahnya mencapai 30 ribu titik di seluruh Indonesia. Mendekatkan kegiatan perikanan ke dapur-dapur MBG akan mempermudah jalur distribusi, dan memaksimalkan penyerapan hasil perikanan sehingga nelayan maupun pembudidaya ikut merasakan manfaat ekonomi dari program nasional yang tujuannya menghasilkan generasi emas tersebut.
KKP telah menyepakati dokumen nota kesepahaman bersama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) jelang akhir November lalu. Sehari setelahnya, tim kami langsung gerak cepat melakukan rapat koordinasi tindak lanjut dengan perwakilan Kemendes PDT dan Badan Gizi Nasional.
Lingkup kolaborasi di antaranya, bersama membangun dan memberdayakan desa dan daerah tertinggal dalam mengelola potensi sumber daya kelautan dan perikanan. Lalu bersama mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada tersebut. Lewat kolaborasi ini, pembangunan aktivitas perikanan di desa-desa dan daerah tertinggal dapat terbantu secara langsung maupun tidak langsung oleh anggaran dana desa yang dikucurkan Kemendes PDT.
Kolaborasi mengembangkan desa perikanan sekaligus akan berkontribusi pada pencapaian target swasembada pangan, khususnya melalui produk-produk kelautan dan perikanan berkualitas. Lebih dari itu, aktivitas perikanan di hulu yang berkelanjutan akan mendukung tumbuhnya usaha perikanan di hilir karena adanya jaminan ketersediaan bahan baku produksi.
Ikhtiar bersama menyukseskan MBG dan pencapaian target swasembada pangan ini semakin menguatkan upaya KKP untuk meningkatkan produktivitas perikanan di daerah melalui program yang sudah dijalankan sebelumnya. Program ini meliputi, Kampung Perikanan Budidaya, Kampung Nelayan Maju, dan modeling Kampung Nelayan Modern.
Perlindungan ABK
Di sisi lain, kami juga mengupayakan perlindungan bagi anak buah kapal (ABK) yang akan bekerja pada kapal-kapal perikanan luar negeri. Berdasarkan data laporan, ada lebih dari 1.000 kasus ABK asal Indonesia di kapal asing setiap tahunnya.
Permasalahannya mulai dari repatriasi, tidak mendapat gaji, kekerasan, sampai kematian. Kasus-kasus yang dialami ABK kebanyakan terjadi karena minimnya pengetahuan dan kompetensi, sehingga keduanya sangat penting dimiliki.
Saat bertemu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding beberapa waktu lalu, saya mengusulkan dibuat pelatihan bagi calon ABK yang akan bekerja di kapal perikanan luar negeri. KKP memiliki balai pelatihan di Medan, Ambon, Tegal, Bitung dan Sukamandi yang bisa dimanfaatkan untuk membekali para ABK berbagai keahlian di bidang perikanan.
Pemetaan negara tujuan dan sinkronisasi data ABK turut menjadi pembahasan dalam pertemuan itu. Kami ingin para ABK berdaya saing sehingga mendapatkan perlakuan dan gaji layak ketika berkarir di luar negeri.
Di level internasional, upaya melindungi ABK asal Indonesia juga dilakukan. Sejak empat tahun lalu, pemerintah Indonesia mengusulkan adanya standar tenaga kerja perikanan Conservation and Management Measure (CMM) on Crew Labour Standards yang akhirnya disepakati pada pertemuan tahunan tuna dunia, Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC21) di Fiji belum lama ini.
Ketentuan CMM menempatkan ABK memperoleh perlindungan yang maksimal. Mulai dari transparansi kontrak kerja, kelayakan gaji, asuransi kecelakaan kerja, hingga kemudahan akses komunikasi terhadap keluarga. CMM baru akan berlaku 1 Januari 2028 lantaran perlunya waktu bagi negara-negara anggota WCPFC mengadopsi poin-poin ketentuan ke dalam aturan nasional.
Merah Putih
Tak bisa dipungkiri, pengalaman retreat di Hambalang dan Magelang beberapa waktu lalu membuat suasana kerja Kabinet Merah Putih begitu cair dan akrab. Kondisi ini tentunya mendukung iklim kolaborasi yang kuat antar kementerian maupun lembaga dalam mewujudkan cita-cita Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045.
Apalagi Pak Prabowo dan Mas Gibran berkali-kali menyampaikan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam upaya memajukan negara sebesar Indonesia di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Belum lagi persoalan-persoalan yang kaitannya dengan degradasi ekosistem laut imbas perubahan iklim, populasi sampah, hingga aktivitas di laut yang tidak terkendali.
Selain membangun sinergi menyukseskan MBG, ketahanan pangan, serta perlindungan terhadap ABK asal Indonesia, masih banyak substansi kolaborasi yang terus kami bangun bersama stakeholder di dalam dan luar negeri.
Di antaranya, kolaborasi untuk meningkatkan kualitas sistem penjaminan mutu produk perikanan, pengembangan teknologi pengawasan dan teknologi budidaya perikanan berkelanjutan, hingga sistem penataan ruang laut sesuai prinsip Ekonomi Biru.
Pada acara Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Presiden Prabowo kembali menegaskan pentingnya berkolaborasi. Bahkan perbedaan pandangan politik dinilai bukan penghalang untuk bekerja sama membangun negeri, karena sejatinya kita semua Merah Putih.
Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan RI
Simak Video Sakti Wahyu Trenggono Raih Penghargaan Tokoh Penggagas Ekonomi Biru
[Gambas Video 20detik]
