Soal Makan Bergizi Gratis, PBNU: Jangan Semua Pakai Standar Jakarta, Akan Jatuh ke Pengusaha
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi berpesan agar pemerintah memudahkan birokrasi terutama dalam menjalankan program makan bergizi gratis (MBG).
"Saya hanya ingin berpesan bahwa mudahkan birokrasi, jangan sampai jatuh lagi ke tangan pengusaha," kata Ketua PBNU yang karib disapa Gus Fahrur saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).
Oleh karena itu, Gus Fahrur meminta agar pemerintah untuk mengajak kerja sama para petani dalam program makan bergizi gratis untuk meningkatkan perekonomian lokal.
Dia mengingatkan agar pemerintah tidak menggunakan standar-standar tertentu dalam menjalankan program makan bergizi gratis, yang justru membuat anggaran membengkak dan jatuh ke tangan para investor.
"Libatkan para petani di sekitar, jangan semuanya harus pakai formalistis dan elitis pakai standar Jakarta, itu akan membuat biaya mahal dan program ini akan jatuh ke tangan pengusaha atau para investor," ujarnya.
Gus Fahrur menyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto juga sudah menghitung dengan baik anggaran yang akan digelontorkan untuk program ini.
"Saya sendiri juga enggak yakin ya pemerintah masih perlu dana itu (zakat untuk makan bergizi gratis). Saya yakin dan percaya pemerintah pasti sudah menghitung," kata dia.
Namun, apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kurang, Gus Fahrur menyarankan agar menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan BUMN dan swasta berskala nasional, bukan justru dari dana zakat.
"Saya kira memberikan program CSR atau dari royalti pertambangan, perkebunan atau usaha lain yang bisa dikelola dan dikoordinasi oleh pemerintah," ujar Gus Fahrur.
Sebelumnya, usulan pendanaan makan bergizi gratis dari zakat dilontarkan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin.
Menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan dalam pendanaan program ini. Sebab, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.
"Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 14 Januari 2025.
Dia lantas mengatakan, nilai zakat yang begitu besar juga bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.
"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata Sultan.
