Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Demokrat: Nanti Dibicarakan
BOGOR, KOMPAS.com - Partai Demokrat akan mengkaji usulan terkait kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky mengatakan, hal ini akan dibahas oleh Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan ketua umum partai lainnya.
"Nanti dibicarakan ketua umum ketua umum partai karena masing-masing punya mekanisme di internal partai," kata Riefky di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).
Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron juga mengatakan, segala hasil pemilu dan pilkada akan dievaluasi.
Jika usulan itu ingin diakomodasi, nantinya harus melalui revisi undang-undang terkait pilkada.
"Ya ini kan ini nanti masuknya dalam undang-undang, nantinya dalam revisi UU tentu nanti memiliki kajian masing-masing apakah inisiatif nanti dari DPR atau pemerintah karena kan harus dibahas dalam mekanisme revisi undang-undang," ujar Herman.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan India.
Menurutnya, pemilihan kepala daerah di negara tetangga jauh lebih efisien daripada di Indonesia.
Prabowo lantas membandingkan dengan sistem pemilihan di Indonesia yang bisa menghabiskan anggaran triliunan rupiah dalam 1-2 hari saja.
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih. Ya sudah, DPRD itulah yang milih gubernur, yang milih bupati," ujar Prabowo saat menghadiri HUT Golkar di Sentul.
Prabowo mengatakan, sistem seperti di negara tetangga itu jauh lebih hemat ketimbang pemilihan di Indonesia.
Padahal, uang yang dikeluarkan untuk pemilihan bisa dimanfaatkan untuk makanan anak-anak, perbaikan sekolah, hingga perbaikan irigasi.
"Ini sebetulnya begitu banyak ketum partai di sini sebenarnya bisa kita putuskan malam hari ini juga, gimana?" tanya Prabowo disambut tawa.
