Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Nasdem: Tak Mungkin Ada Jokowi Tanpa Proses Demokrasi
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya meminta agar proses demokrasi tidak terganggu hanya karena biaya politik yang tinggi.
Ia menekankan bahwa proses pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan secara langsung merupakan bagian dari demokrasi yang telah disepakati.
Tanpa proses tersebut, Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo juga tak mungkin bisa terpilih menjadi presiden.
“Tidak mungkin ada seorang Jokowi tanpa ada proses demokrasi. Saya sudah berkali-kali mengatakan seorang tukang kayu dari Yogya yang kemudian menginspirasi banyak orang,” ujar Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2024).
“Tidak mungkin ada seorang Jokowi tanpa ada proses demokrasi. Saya sudah berkali-kali mengatakan seorang tukang kayu dari Yogya yang kemudian menginspirasi banyak orang,” katanya.
Ia meminta semua pihak tidak lupa dengan sejarah Indonesia yang memperjuangkan demokrasi dan menumbangkan era Orde Baru yang otoriter.
Baginya, saat ini banyak pihak yang sudah kelelahan dengan proses demokrasi yang sangat terbuka, sehingga begitu saja menyetujui wacana agar proses pemilihan kepala daerah diserahkan kepada DPRD.
“Nah sekarang tugas sejarah kita adalah tidak terjebak dengan kelelahan ini, dengan ekstrimitas ini. Oh bahwasannya demokrasi kita high cost, semua demokrasi liberal itu high cost. Tidak ada demokrasi liberal yang tidak high cost. Cuma kita masalahnya instrumennya adalah money politics,” paparnya.
Willy menekankan bahwa Nasdem tidak ingin pemerintah maupun elite partai politik (parpol) buru-buru mengambil keputusan.
Ia ingin ada pendekatan berbasis data dan ilmu pengetahuan untuk melihat untung rugi dari implementasi kepala daerah yang dipilih oleh DPRD.
“Ini sistem hidup kita bersama, dibutuhkan sebuah cara berpikir yang obyektif, jernih, dan proyektif. Itu yang kita butuhkan,” katanya.
