Stranas PK Temukan 10,6 Juta Penerima Subsidi Listrik Tak Tepat Sasaran
JAKARTA, KOMPAS.com - Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menemukan sebanyak 10.626.807 penerima subsidi listrik 450 VA dan 900 VA yang tidak tepat sasaran dari total 33 juta masyarakat penerima subsidi listrik 2023.
"Estimasi subsidi listrik diberikan kepada masyarakat yang tidak masuk dalam kategori miskin bernilai kurang lebih Rp 1,2 triliun per bulan," kata Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan di Gedung C1 KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).
Pahala mengatakan, dari 10.626.807 penerima subsidi listrik yang tidak tepat, sebanyak 8.701.517 penerima subsidi listrik 450 VA terdeteksi tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
"Kemudian sebanyak 1 juta penerima subsidi listrik pada pelanggan 450 VA memiliki saluran listrik lebih dari satu, 866.060 penerima subsidi listrik 900 VA terdeteksi meninggal dunia," ujarnya.
Berdasarkan hal tersebut, Stranas PM mengajukan rekomendari, di antaranya mengoptimalkan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berbasis NIK sebagai target penerima subsidi listrik yang ditujukan untuk masyarakat miskin.
Misalnya, menggunakan skema Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan Nasional (PB1 JKN) dan mengubah kebijakan dari subsidi harga komoditas menjadi bantuan langsung (targeted subsidy) dalam bentuk cash transfer (bantuan langsung tunai).
Stranas PK juga menekankan perlunya peninjauan kembali Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2024 di mana terdapat pasal yang memungkinkan otomasi pemindahan pelanggan 900 VA non subsidi menjadi 900 VA subsidi jika teridentifikasi padan dengan DTKS.
Dalam harmonisasi Permen ESDM ini, Stranas PK sudah mengajukan bahwa pemindahan pelanggan tidak dilakukan dengan cara otomasi tetapi menggunakan mekanisme pengajuan.
Terakhir, Stranas mendorong agar pengelolaan data penerima subsidi tidak dikelola oleh PLN tetapi langsung ditangani oleh Kementerian ESDM.
