Survei Indikator: Mengendalikan Harga Kebutuhan Pokok Jadi Masalah Paling Mendesak bagi Prabowo-Gibran
JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa publik yang berekspektasi pemerintahan Prabowo-Gibran lima tahun ke depan dapat mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok sebanyak 30,4 persen.
Hal ini terlihat dari jejak pendapat yang dilakukan Survei Indikator Politik kepada 1.200 orang di seluruh Indonesia pada 10-15 Oktober 2024.
"Ini isu yang muncul terus menurus. Saya perhatikan frekuensi atau proporsi mereka yang menginginkan pemerintah dapat mengendalikan kebutuhan pokok itu membesar, terutama beberapa waktu terakhir," kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei secara daring, Minggu (27/10/2024).
Burhanuddin mengatakan, hal ini menjadi pertanyaan mengingat lima bulan terakhir terjadi deflasi.
Ia mengatakan, para peneliti saat ini masih mengkaji apakah terjadi penurunan daya beli masyarakat dengan adanya deflasi atau tidak.
"Jika betul (karena deflasi), apakah pemerintah harus mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok itu akibat kenaikan barang atau karena penurunan daya beli, ini ekonom harus menjawabnya," ujarnya.
Selain mengendalikan harga kebutuhan pokok, hasil survei juga menunjukkan bahwa publik berekspektasi pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menyediakan lapangan kerja (18,9 persen).
"Kemudian mengurangi kemiskinan (10,3 persen), pemberantasan korupsi (7,6 persen) memajukan sektor pertanian (7,5 persen) dan pembangunan atau perbaikan infrastruktur (6,6 persen)," ucap dia.
Survei nasional ini dilakukan terhadap 38 provinsi yang ada di Indonesia ini dilakukan dengan multistage random sampling.
Survei ini memiliki margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
