Susun Kementerian Agar Tak Ada Korupsi, Maruarar Akui Banyak Anak Buah Tak Nyaman
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, telah menyusun kementeriannya agar tak ada celah untuk melakukan korupsi.
Ia menyebutkan, langkah itu ditempuh dengan dua cara. Pertama, dengan memasukkan aparat penegak hukum dalam susunan Inspektorat Jenderal PKP.
“Yang Inspektorat khusus ini dari KPK, tiga ini dari BPKP, dan satu lagi kalau tidak salah dari kejaksaan atau kepolisian,” ujar Ara dalam rapat kerja dengan Komite III DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2024).
“Selama ini Inspektorat semuanya dari dalam, baru sekarang, zaman saya menteri enggak ada dari dalam, kenapa? Menurut saya enggak bisa,” sambungnya.
Cara kedua, lanjut Ara, dengan membentuk Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Kementerian PKP.
Ia mengaku, langkah yang ditempuhnya sempat menjadi pertanyaan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini.
“Saya ditanya Mensesneg dan Menpan-RB, kenapa ada inspektorat jenderal, di sini ada juga soal pemberantasan korupsi, karena menurut saya korupsi adalah masalah yang luar biasa, jadi harus saya kunci atas bawah,” tuturnya.
Ara pun mengaku ada banyak pihak di internal Kementerian PKP yang tak menyukai berbagai langkahnya.
Maka, ia mempersilahkan anak buahnya yang tak sepakat dengan cara memimpinnya untuk mundur.
“Kalau ada yang takut, ya engga apa-apa enggak usah ada di sini lagi, ada yang enggak cocok enggak usah jadi anak buah saya lagi, enggak apa-apa. Saya berani tahu begitu karena saya tau juga ada yang nyaman ada yang tidak nyaman pada saat saya jadi menteri, itu adalah pilihan-pilihan dalam kehidupan,” imbuh dia.
