Tak Lagi Kader PDI-P, Jokowi Dianggap Harus Berpartai untuk Tunjukkan Identitas Politiknya

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) Nyarwi Ahmad menganggap Presiden ke 7 RI Joko Widodo harus memiliki partai politik (parpol) untuk menunjukkan identitas politiknya.

Baginya, posisi itu penting mengingat Jokowi masih terus menunjukkan kiprahnya di politik Tanah Air.

“Karena perannya tampak cukup besar dalam politik Indonesia sampai hari ini, termasuk dalam Pilkada 2024 kemarin,” ujar Nyarwi pada Kompas.com, Jumat (6/12/2024).

Namun, sikap Jokowi itu menimbulkan tanda tanya besar pada masyarakat karena saat ini statusnya tak lagi menjadi kader PDI-P.

Maka, penting untuk Jokowi bergabung atau membentuk parpol guna menunjukkan wajah politiknya yang baru.

Tak hanya itu, Nyarwi menganggap membangun parpol juga baik untuk merawat demokrasi di Tanah Air.

“Berpartai saya kira bukan hal yang tabu. Itu hal yang bagus bagi demokrasi kita. Berperan dalam partai dan membangun partai politik merupakan wujud kontribusi dalam menjaga kelangsungan demokrasi di Indonesia,” tutur dia.

“Presiden-presiden sebelum Jokowi, seperti SBY dan Bu Mega juga berpartai. Bu Mega wsaat ini masih Ketua Umum PDI-P, Pak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat,” paparnya.

Terakhir, Nyarwi menganggap Jokowi dan keluarganya, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa memilih untuk bergabung dengan parpol yang sudah memiliki kemapanan.

Dalam hal ini, ia melihat peluang itu cukup besar di Partai Golkar.

“Waktu pencalonan Gibran sebagai cawapres, dukungan Golkar tampak nyata dan jelas sekali. Mengapa tidak masuk ke Golkar sekalian? Belum lagi, Golkar saat ini dipimpin oleh Bahlil, salah seorang politisi yang pernah dibesarkan oleh Jokowi ketika berkuasa sebagai presiden selama periode pemerintahan yang lalu,” tuturnya.

Sumber