Tanggapi Survei Litbang Kompas, Menkes: Menarik, Pemeriksaan Kesehatan Gratis Paling Tinggi
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan bahwa kepuasan responden terhadap program layanan kesehatan gratis menempati posisi tertinggi.
"Menarik, mengamati tingkat kepuasan publik/masyarakat atas kinerja Presiden RI. Yang paling tinggi adalah program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG)," kata Budi saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/1/2025).
Budi mengatakan, pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) merupakan bagian dari program quick win Presiden Prabowo di sektor kesehatan.
PKG, kata dia, akan diluncurkan pada awal Februari 2025 mendatang yang akan menjangkau 280 juta rakyat Indonesia.
"Rencana akan diluncurkan awal Februari, bagi 280 juta rakyat Indonesia. Program Pemerintah/Kemenkes terbesar coveragenya, setelah vaksinasi Covid-19 (150 juta orang) dan Stunting (25 juta orang)," ujarnya.
"Tadi pagi sudah mulai sosialisasi ke seluruh Gubernur/Walikota/Bupati dengan Mendagri," sambungnya.
Budi mengatakan, untuk mengoptimalkan program PKG, Kementerian Kesehatan tengah berupaya memenuhi jumlah dan distribusi dokter/dokter gigi dan tenaga medis ke beberapa daerah.
"Yang paling krusial adalah jumlah dan distribusi dokter/dokter gigi dan tenaga kesehatan di daerah. Kemenkes juga fokus di penyediaan dokter spesialis; beasiswa dan kelas luar negeri," tuturnya.
Tak hanya itu, Budi mengatakan, Kemenkes juga melakukan pembangunan RSUD di daerah tertinggal.
Ia mengatakan, pemerintah memiliki target membangun sebanyak 32 RSUD di daerah tertinggal selama 2025.
"Hari ini kami bersama Pak Kepala Staf Kepresidenan, meresmikan ground breaking RSUD Redo Bolo di Kabupaten Sumba Barat Daya yang diharapkan selesai di akhir tahun 2025. Pembangunan RSUD ini merupakan RSUD pertama dari 32 RSUD di daerah tertinggal yang akan dibangun tahun 2025," ucap dia.
Sebelumnya, hasil survei Litbang Kompas menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap program Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka rata-rata tinggi.
Program Asta Cita Prabowo-Gibran meliputi pelayanan kesehatan gratis, renovasi sekolah-sekolah rusak, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah, pembangunan sekolah unggul terintegrasi, dan bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil.
Kemudian menurunkan kasus TBC hingga 50%, pembangunan infrastruktur desa, menaikkan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara, menambah kartu kesehatan sosial, dan penyaluran bantuan langsung tunai.
Selanjutnya, makan bergizi serta susu gratis di sekolah dan pesantren, penyediaan rumah murah 65,9, dan meningkatkan pendapatan negara.
“Ini yang program 100 harinya Pak Prabowo. Jadi rata-rata tinggi ya, semua program itu,” kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto, saat memaparkan survei "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran" secara virtual, Jumat (17/1/2025).
Dalam data yang Kris paparkan, kepuasan responden terhadap program layanan kesehatan gratis menempati posisi tertinggi dengan angka 85 persen.
Sementara, sebanyak 12 persen menyatakan tidak puas.
Pada urutan kedua, sebanyak 82,1 persen responden mengaku puas dengan program renovasi sekolah-sekolah yang rusak.
Diikuti kepuasan membangun rumah sakit berkualitas lengkap 81 persen.
Lalu, kepuasan membangun sekolah unggul terintegrasi 81 persen.
Program bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil 78,1 persen.
Kemudian program menurunkan kasus TBC hingga 50 persen dalam lima tahun 74,6 persen.
Untuk program makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren 66,8 persen.
Sedangkan menyediakan rumah murah bersanitasi baik 65,9 persen.
"Yang paling rendah di 60,5 persen adalah meningkatkan pendapatan negara. Ini kan enggak jadi ya lewat pajak kemarin kan, enggak jadi yang PPN itu. Jadinya agak berkurang di situ,” tutur Kris.
Survei Litbang Kompas ini dilakukan melalui wawancara tatap muka yang diselenggarakan dari tanggal 4-10 Januari 2025.
Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.
Tingkat kepercayaan 95 persen dengan “margin of error” penelitian +/- 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.
Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT. Kompas Media Nusantara).
