Tegaskan Korban Serangan KKB Bukan TNI, Kemenhan: Propaganda Tidak Benar
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Info Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang menegaskan bahwa 11 orang korban serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Yahukimo, Papua Pegunungan, bukanlah agen intelijen TNI.
Menurut Frega, klaim pihak KKB yang menyebut 11 orang korban tersebut adalah agen inteliijen TNI merupakan upaya propaganda.
"Jadi propaganda yang dilakukan dengan menyebutkan bahwa itu adalah agen intelijen dari TNI itu sama sekali tidak benar," kata Frega saat ditemui di Kantor Kemenhan RI, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).
Frega mengatakan, KKB kerap kali melakukan propaganda, termasuk soal korban serangan di Yahukimo.
Ia pun menegaskan bahwa korban serangan KKB tersebut adalah warga sipil, bukan agen intelijen TNI sebagaimana diklaim KKB.
"Terkait dengan insiden terakhir itu, yang disasar adalah warga sipil. Ada 11 penambang ilegal yang memang menjadi korban dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Mereka dibunuh dengan sadis," kata Frega.
Ia melanjutkan, Kemenhan menyayangkan aksi serangan KKB yang tidak dapat ditoleransi karena sudah melanggar kemanusiaan.
Frega menyatakan bahwa pihak kepolisian setempat juga memastikan 11 penambang ilegal itu adalah warga sipil.
"Walaupun mungkin ada pernyataan dari OPM yang menyampaikan bahwa itu adalah agen-agen intelijen," kata dia.
"Kita makanya dalam proses evakuasi ini memang saat ini mengedepankan kepolisian untuk membuktikan bahwa yang dijadikan korban oleh OPM itu benar-benar adalah warga sipil," tambahnya.
Sebelumnya, dikutip dari Tribun-Papua.com, TPNPB-OPM mengeklaim membunuh 11 warga di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, yang diduga sebagai intelijen Indonesia.
Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, menyatakan pihaknya telah menerima laporan resmi dari markas OPM Yahukimo soal pembunuhan 11 warga tersebut.
"Kami telah menerima laporan dari Panglima TPNPB Yahukimo, Belkius Kobak, bahwa mereka membunuh 11 warga yang diduga intelijen aparat keamanan," kata Sebby, Selasa (8/4/2025) malam.
Ia menyatakan, pembunuhan dilakukan selama tiga hari belakangan ini dan menyatakan siap bertanggung jawab.
"Kami minta Presiden Prabowo Subianto hentikan pengiriman pasukan ke Papua, seperti menyamar sebagai pendulang dan profesi lainnya," ungkapnya.
