Teguh Setyabudi Sebut Kenaikan Upah Buruh Jakarta 2025 Sedang Dibahas
JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menyebut kenaikan upah buruh pada tahun 2025 sedang dalam tahapan pembahasan.
Hal ini disampaikan Teguh usai audiensi dengan perwakilan buruh yang menggelar aksi demo untuk menuntut upah naik 8-10 persen tahun 2025 di Balai Kota Jakarta.
"Ada beberapa proses yang kami lakukan dan sekarang sedang dalam pembahasan, kami tidak berdiam," ujar Teguh saat ditemui di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).
Teguh menuturkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) sedang melakukan upaya agar menemukan solusi terbaik untuk semua pihak.
"Kami melakukan upaya-upaya yang mudah-mudahan bisa diterima semua pihak, termasuk para buruh," tutur dia.
Teguh menyampaikan, Pemprov tetap menghormati hak-hak demokrasi para buruh yang menyampaikan aspirasi lewat aksi unjuk rasa.
"Kami tetap hormati hak-hak demokrasi buruh untuk menyuarakan, menyampaikan aspirasinya lewat unjuk rasa," ucap dia.
Teguh bersyukur dalam aksi demo ini, para buruh tidak melakukan kerusuhan dan tetap aman terkendali hingga unjuk rasa selesai.
Sebagai informasi, massa buruh melakukan aksi demo menuntut kenaikan upah 8-10 persen di tahun 2025, di depan Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).
Dari atas mobil komando, orator menyampaikan bahwa demo buruh akan terus berkelanjutan apabila tuntutan mereka tidak terpenuhi.
Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merasakan selama lima tahun ke belakang ini, upah yang diperoleh tidak setara dengan pekerjaan mereka.
Ada dua tuntutan yang massa buruh sampaikan. Pertama, terkait kenaikan UMP 2024 dan pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
"Jika pemerintah daerah maupun pusat tidak mendengar tuntutan kami, maka bisa dipastikan serikat buruh sudah merancang untuk melakukan mogok nasional," kata Ketua Perda KSPI Jakarta Winarso.
Winarso menegaskan, aksi mogok nasional akan diikuti oleh lima juta buruh dari 15.000 pabrik yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.
