Temui dan Dukung Pramono Anung, Kader PSI Terancam Dicabut Keanggotaannya
JAKARTA, KOMPAS.com - DPW PSI Jakarta telah memberikan teguran kepada kader mereka, Ahmad Faisal, yang bertemu dengan calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung.
Padahal, PSI merupakan salah satu partai dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mengusung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono.
“Teguran sudah kami lakukan dan tidak tertutup kemungkinan kami akan menjatuhkan sanksi tegas berupa pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) kepada yang bersangkutan karena menggunakan nama partai untuk kepentingan pribadi,” ujar Ketua DPW PSI Jakarta, Elva Qolbina melalui keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis (31/10/2024).
Elva menegaskan, PSI masih konsisten dan solid dengan KIM Plus untuk mendukung Ridwan Kamil dan Suswono.
“Kami ingin menegaskan bahwa PSI tetap solid dan konsisten mendukung pasangan RIDO, yaitu Ridwan Kamil dan Suswono, dalam Pilkada Jakarta,” imbuh dia.
PSI menilai, sabotase politik yang dilakukan tidak akan mengganggu kerja KIM Plus dalam pemenangan RIDO di Jakarta.
“PSI percaya tindakan sabotase politik ini tidak akan mengganggu solidaritas dan keharmonisan KIM Plus sebagai kesatuan partai partai pendukung RIDO di Jakarta,” tutup Elva.
Sebelumnya, tujuh eks caleg dari partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) menyatakan dukungannya kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno pada Pilkada Jakarta 2024.
Mereka adalah Muhammad Ishaq dan Abdul Hakim dari PPP, Nafiudin dari Nasdem, Ahmad Faisal asal PSI, Riko dari PAN, Ahmad Syukri dan Okto Fudin dari PKB.
"Kami ini mantan-mantan caleg pada Pileg 2024. Nah, prinsipnya, kami ini meneruskan aspirasi yang pada Pileg kemarin memilih kami. Bahwa sebagian besar itu menitipkan amanat suaranya untuk membantu memenangkan Pak Pram dan Bang Doel," kata Ahmad Syukri, eks caleg asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), di Cipete, Kamis (31/10/2024).
Syukri mengatakan, dukungan ketujuh eks caleg dari partai yang tergabung dalam KIM itu tanpa sepengetahuan partai mereka masing-masing.
"Begini ya, kalau setiap keputusan kan pasti ada pro dan kontra. Kalau ada sanksinya ya saya kira itu pasti ada. Cuma kan nanti kita pasti dipanggil dan itu akan kami berikan penjelasan," tambah dia.
