Temui Gubernur, Pendemo Sampaikan Kecurangan Seleksi Penetapan DPRK di Provinsi Papua

Temui Gubernur, Pendemo Sampaikan Kecurangan Seleksi Penetapan DPRK di Provinsi Papua

JAYAPURA, KOMPAS.com - Puluhan tokoh adat dan tokoh perempuan yang tergabung dalam Forum Peduli Dewan Perwakilan Rakyat Khusus (DPRK) Provinsi Papua menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Papua di Dok II, Kota Jayapura, Rabu (15/1/2025).

Usai melakukan orasi, perwakilan Forum Peduli DPRK Papua dipersihlakan menemui Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Ramses Limbong, di ruang kerjanya yang terletak di lantai empat kantor gubernur.

Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih satu jam ini membahas sejumlah isu terkait dugaan kecurangan yang dilakukan Tim Seleksi (Timsel) DPRK Papua di setiap daerah pemilihan (dapem).

Ketua Tim Peduli DPRK Papua, Danel Toto, menyatakan "Tadi bertemu Pj Gubernur, kami sampaikan masalah seleksi per daerah pemilihan DPRK yang banyak mengalami kecurangan."

Danel yang juga merupakan Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Tabi menambahkan bahwa terdapat calon DPRK Papua yang tidak mengikuti seleksi dari awal, namun tiba-tiba namanya muncul dalam tahap keempat seleksi.

“Ada juga kami temukan ada calon yang lompat pagar, tanpa mengikuti seleksi dari awal dan akhirnya calon tersebut yang terpilih menjadi DPRK Papua,” ungkap Danel.

Selain itu, ia juga menyampaikan adanya dugaan praktik jual beli kursi DPRK Papua, sehingga pihaknya telah melaporkan kasus tersebut ke Kepolisian Daerah (Polda) Papua.

“Ada calon yang belum punya pengalaman mengurusi kelembagaan dan masyarakat adat, tiba-tiba langsung terpilih. Padahal tidak memiliki pengalaman mengurusi masyarakat adat di Papua,” ungkapnya.

Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong, menyatakan bahwa hingga saat ini dirinya belum menerima Surat Keputusan (SK) hasil seleksi DPRK Papua.

"Sampai sekarang saya belum menerima hasil pengumuman seleksi DPRK Papua dari tim seleksi," katanya kepada wartawan.

Ramses menjelaskan bahwa tim seleksi yang dibentuk untuk DPRK sejak awal berjalan secara mandiri dan independen, sehingga proses seleksi harus dilakukan dengan transparan dan sesuai prosedur.

"Dari awal saya tetap menjaga integritas dan bersikap netral. Saya berpesan kepada tim seleksi, silakan pilih yang terbaik dari Tabi-Saireri untuk membangun Papua," tambahnya.

Ramses juga menyarankan kepada Forum Peduli DPRK Papua untuk mengirimkan surat resmi kepada Gubernur Papua dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), serta melampirkan bukti-bukti tertulis yang valid.

"Saya tunggu besok suratnya bisa diserahkan, sehingga menjadi bahan pertimbangan saya, untuk melihat hasil keputusan tim seleksi dengan surat yang disampaikan oleh Forum Peduli DPRK Papua," ucapnya.

"Silahkan bawa surat dan bukti-bukti kasih ke saya, nanti hasil seleksi saya akan verifikasi, untuk dilaporkan ke Mendagri. Untuk keputusannya ada di Mendagri," tutupnya.

Sumber