Temui Wamen BUMN, Mensos Minta Maksimalkan Penyaluran Bansos 2025
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta badan usaha milik negara (BUMN) yang menjadi mitra Kementerian Sosial (Kemensos) memaksimalkan kinerja penyaluran bantuan sosial (Bansos) pada 2025.
Hal itu disampaikan Gus Ipul usai menggelar pertemuan terbatas dengan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) beserta jajarannya pada Kamis (5/12/2024).
“Salah satu yang kita diskusikan adalah tentang bantuan-bantuan yang mungkin pada 2025 nanti ada penambahan atau mungkin juga pengurangan, tergantung pada data tunggal yang sekarang sedang diproses oleh BPS,” ujar Saifullah saat konferensi pers di Gedung Kemensos RI, Kamis (5/12/2024).
Menurut Gus Ipul, penyaluran Bansos yang selama ini telah berjalan masih memiliki banyak kendala.
Dia mencontohkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum terjangkau layanan perbankan.
“Kami mendiskusikan hambatan-hambatan selama ini. Hambatan-hambatan kaitannya dengan penyaluran di daerah yang 3T, misalnya, atau daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh perbankan. Kita cari solusinya, maka datang juga bersama Pak Tiko pihak PT POS Indonesia,” kata Gus Ipul.
Di samping itu, pria yang akrab disapa Gus Ipul juga meminta BUMN untuk bisa terlibat aktif dalam program pemberdayaan masyarakat.
Sebab, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berfokus pada program pemberian Bansos.
“Karena Presiden sekarang membentuk Kementerian Pemberdayaan Masyarakat, itu artinya ada semacam penguatan pada pemberdayaan ini,” jelas Gus Ipul.
“Nah, di tengah-tengah upaya memperkuat pemberdayaan ini, kita perlu kolaborasi, kita perlu bekerjasama dengan kementerian/lembaga. Termasuk tentu dengan dunia perbankan dan juga BUMN,” sambungnya.
Sementara itu, Tiko menegaskan bahwa jajaran Kementerian BUMN dan perusahaan di bawahnya berkomitmen untuk mempercepat penyaluran Bansos kepada masyarakat.
“Kami siap untuk mendukung percepatan, maupun nanti penambahan atau pengurangan jumlah penerima di 2025, sehingga kita bisa melakukan tindakan lebih awal untuk menyiapkan infrastrukturnya, baik Kartu Indonesia Sejahtera maupun infrastruktur POS untuk bisa menyalurkan ke daerah tertinggal dan sebagainya,” kata Tiko.
Dalam kesempatan itu, Tiko juga berharap program pemerintah melalui himpunan bank negara (Himbara) bisa terus dikembangkan agar menjadi solusi mengatasi kemiskinan.
Dia pun berharap program-program terkait akses bantuan permodalan ke masyarakat ini bisa diintegrasikan agar semakin efektif dalam memberdayakan masyarakat.
“Bagaimana peran program-program pemerintah melalui Himbara seperti KUR ataupun Mekaar di PNM bisa juga menjadi bagian dari solusi besar untuk mengatasi kemiskinan,” tutur Tiko.
“Nah, kami tentunya akan terus mendukung program-program dari Pak Mensos dan kita berharap bahwa kita bisa mengintegrasikan beberapa program ini sehingga bisa semakin efektif dalam mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia,” ujarnya.
