Terseret Skandal Eks PM Bangladesh, Menteri Antikorupsi Inggris Mundur
Menteri Antikorupsi Inggris, Tulip Siddiq, mengundurkan diri dari jabatannya setelah berminggu-minggu memicu pertanyaan publik soal hubungan finansialnya dengan mantan Perdana Menteri (PM) Bangladesh Sheikh Hasina, yang merupakan bibinya.
Sebelum mengajukan pengunduran diri kepada PM Inggris Keir Starmer, seperti dilansir Reuters, Rabu (15/1/2025), Siddiq yang berusia 42 tahun ini berulang kali membantah telah melakukan pelanggaran hukum terkait skandal yang menjerat bibinya, yang tahun lalu dilengserkan dari jabatannya.
Starmer, pekan lalu, mengatakan dirinya sepenuhnya mempercayai Siddiq. Namun pada Selasa (14/1), Siddiq mengajukan pengunduran dirinya. Dalam suratnya kepada Starmer, Siddiq mengatakan dirinya mundur karena posisinya "mungkin akan mengganggu kinerja pemerintah".
Siddiq mendapatkan jabatan sebagai menteri yang bertanggung jawab atas kebijakan jasa keuangan dan pemberantasan korupsi. Peran tersebut mencakup tanggung jawab atas tindakan memerangi pencucian uang.
Hasina, yang berstatus bibi Siddiq, sedang diselidiki di Bangladesh atas dugaan korupsi dan pencucian uang. Hasina yang memimpin Bangaldesh sejak tahun 2009 sebelum lengser tahun lalu, membantah telah melakukan pelanggaran hukum.
Nama Siddiq disebut pada Desember lalu sebagai bagian dari penyelidikan otoritas Bangladesh mengenai apakah keluarganya terlibat dalam penyelewengan dana dari proyek-proyek infrastruktur Bangladesh.
Komisi Antikorupsi Bangladesh menduga ada penyelewengan keuangan senilai miliaran dolar Amerika dalam pemberian kontrak pembangkit listrik tenaga nuklir senilai US$ 12,65 miliar, dan menyebut Hasina dan Siddiq mungkin mendapatkan keuntungan.
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Setelah menghadapi kritikan atas penggunaan properti di Inggris yang terkait dengan Hasina dan para pendukungnya, Siddiq merujuk dirinya ke kantor penasihat etika independen pemerintah.
Siddiq tinggal di sebuah properti di London bagian utara yang diberikan kepada keluarganya tahun 2009 lalu oleh Moin Ghani, seorang pengacara Bangladesh yang mewakili pemerintah Hasina sebelumnya. Informasi ini didasarkan pada dokumen yang diajukan ke Companies House dan Kantor Pendaftaran Tanah.
Menurut laporan Financial Times bulan ini, Siddiq juga mendapatkan properti terpisah di London tahun 2004 lalu, tanpa membayarnya, dari pengembang yang masih terkait dengan Liga Awami, partai politik Hasina.
Kantor pers kepala pemerintahan sementara Bangladesh, Muhammad Yunus, mengatakan dalam pernyataannya bahwa meskipun Siddiq mungkin tidak sepenuhnya memahami asal usul aset tertentu yang dinikmatinya di London, "Dia sekarang mengetahuinya dan harus meminta maaf kepada rakyat Bangladesh".
Pemerintah Bangladesh menegaskan kembali komitmennya untuk mengembalikan dana yang diselewengkan dari rakyat Bangladesh, dengan mengatakan bahwa penyelidikan sedang dilakukan bersama mitra internasional untuk memulihkan aset-aset terkait korupsi.
