Thaksin Shinawatra di Danantara, Prabowo: Punya Jaringan Besar dan Bersedia Tak Dibayar
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap alasan mantan Perdana Menteri (PM) Thailand periode 2001-2004, Thaksin Shinawatra, yang menjadi Dewan Penasehat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Prabowo mengatakan, Thaksin memiliki jaringan dan pengalaman besar di bidang tersebut.
Selain itu, Thaksin Shinawatra juga bersedia membantu tanpa dibayar.
"Dia punya jaringan besar, dia punya pengalaman besar dan dia bersedia tanpa dibayar," kata Prabowo saat diwawancara enam pemimpin redaksi media di Hambalang, Jawa Barat, 6 April 2025, dikutip dari YouTube Kompas.com.
Bukan hanya Thaksin, Prabowo menyebut beberapa tokoh lain juga akan membantu BPI Danantara tanpa dibayar.
Beberapa di antaranya yang tidak mau dibayar adalah Jeffrey Sachs dan Ray Dalio yang juga masuk dalam struktur Dewan Penasehat BPI Danantara.
Menurut Prabowo, mereka hanya minta disediakan fasilitas berupa tempat tinggal dan kendaraan saat datang ke Indonesia.
"Ray Dalio tidak mau dibayar. Jeffrey Sachs tidak mau dibayar. Paling dia bilang, paling mereka bilang, ya sudah kalau aku datang, hotel sama angkutan lah di Indonesia dan kita bilang, kita reimburse tiket kamu," ucap Prabowo.
"Berkali-kali, banyak tokoh-tokoh itu mau bantu kita. Tidak mau dibayar," ungkap eks Menteri Pertahanan ini.
Khusus terkait Thaksin, Prabowo mengaku tidak ingin ikut campur dalam urusan politik negara tetangga.
"Thaksin adalah seorang tokoh politik yang dikudeta. Dia menang mandat berkali-kali di kudeta. Jadi berarti ada faktor. Saya tidak mau terlibat dalam politik domestik itu. Anda paham?" jelas Prabowo.
Diketahui, nama Thaksin yang masuk dalam daftar Dewan Penasihat Danantara menjadi sorotan lantaran dia memiliki rekam jejak yang tidak sepenuhnya bersih.
Adapun pengumuman jajaran pengurus Danantara dilakukan oleh CEO Danantara Rosan Roeslani di Jakarta, Senin (24/3/2025).
Sebagai tokoh politik kawakan di Thailand, Thaksin pernah dikudeta oleh militer pada 2006 serta menerima serangkaian tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
