Tidak Ada Susu Dalam Menu Makan Bergizi Gratis di Kota Bogor
BOGOR, KOMPAS.com - Tidak ada susu dalam menu yang disajikan untuk para siswa pada hari pertama pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (6/1/2025).
Misalnya, di sekolah Bina Insani Kota Bogor. Di sana, hidangan yang dibagikan kepada siswa-siswi TK berupa nasi putih, satu ayam goreng, satu tahu goreng, capcay, dan satu buah pisang.
Sementara itu, menu MBG di SD Kedung Badak 1 Kota Bogor berupa nasi putih, telur dadar, sayur wortel dan brokoli, serta buah pisang.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan, pemberian susu dalam program MBG akan disediakan minimal satu kali dalam seminggu.
"Ada susu, tergantung ketersediaannya. Enggak tiap hari, ada yang sekali seminggu. Ada yang dua kali seminggu," kata Hasan, usai meninjau kegiatan MBG, di Bogor, Senin (6/1/2025).
Hasan menjelaskan, menu yang disajikan kepada siswa setiap harinya juga akan berbeda, tergantung pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah.
Hasan menuturkan, dirinya sempat melihat lokasi dapur umum SPPG yang berada di wilayah Tanah Sareal, Kota Bogor.
Menurutnya, SPPG di sana sudah menerapkan standar baik mulai dari pengelolaan makanan, pendistribusian, hingga penanganan limbah sampah.
"Tidak ada sampah, sampai pengelolaannya dipikirkan oleh mereka. Sampah pun di SPPG ini sudah dipisah, seperti sampah plastik, sisa makanan, di dapur sudah dipisah. Yang keluar tidak akan menjadi problem," sebutnya.
Hasan mengungkapkan, dari informasi Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat 190 SPPG atau dapur MBG telah beroperasi.
Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, di antaranya Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.
Setiap dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
"Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan," pungkasnya.
