Tim Hukum Rido Gandeng Tim Hukum Gerindra untuk Gugatan Dugaan Kecurangan Pilkada Jakartake MK
JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum pasangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (Rido) akan bekerja sama dengan tim hukum Partai Gerindra untuk mempersiapkan gugatan terkait dugaan kecurangan dalam Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Tim Bidang Hukum Rido, Muslim Jaya Butar Butar, menyatakan bahwa kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat materi gugatan dan memastikan langkah hukum berjalan maksimal.
"Tim hukum Gerindra kemungkinan akan bergabung dengan tim hukum Rido untuk mempersiapkan secara matang langkah hukum ke MK," ujar Muslim kepada Kompas.com, Minggu (8/12/2024).
Muslim menambahkan, pihaknya kini sedang mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD Jakarta dan jajarannya untuk dilampirkan dalam pengajuan sengketa ke MK.
“Kami sedang mempersiapkan seluruh langkah hukum ke MK sambil mengumpulkan data-data pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD Jakarta beserta jajarannya,” kata Muslim.
Dugaan pelanggaran yang dilaporkan tim hukum Rido mencakup beberapa hal, antara lain tidak adanya pemberitahuan melalui formulir C6 kepada sejumlah warga dan temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait keterlibatan pihak yang tidak berhak mencoblos lebih dari satu kali di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pinang Ranti.
"Temuan Bawaslu ini seharusnya ditindaklanjuti dengan rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU). Namun, hingga saat ini, tidak ada rekomendasi Bawaslu terkait hal tersebut," jelas Muslim.
Sesuai dengan aturan, batas waktu pengajuan gugatan ke MK adalah tiga hari kerja setelah rekapitulasi tingkat provinsi diumumkan oleh KPUD. Tim hukum Rido menargetkan gugatan dapat diajukan pada Selasa atau Rabu pekan depan.
"Setelah melalui pembahasan nanti, bisa saja permohonan ke MK akan diajukan hari Selasa atau paling lambat Rabu, sesuai batas waktu pengajuan ke MK 3×24 jam dihitung sejak hari kerja. Kami mohon doa agar semua proses ini berjalan lancar," tutup Muslim.
