Tito Setuju Gubernur Dipilih DPRD: Itu Demokrasi Juga, tapi Perwakilan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sepakat dengan wacana gubernur dipilih oleh DPRD karena besarnya biaya pilkada langsung. Menurutnya, hal ini juga bagian dari demokrasi tapi perwakilan.
"Ya, saya sependapat tentunya, kita melihat sendirilah bagaimana besarnya biaya untuk pilkada. Belum lagi ada beberapa daerah-daerah yang kita lihat terjadi kekerasan, dari dulu saya mengatakan pilkada asimetris salah satunya melalui DPRD kan," kata Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2024).
"Demokrasi juga bisa diterjemahkan demokrasi langsung dan demokrasi dengan perwakilan. Kalau DPRD demokrasi juga, tapi demokrasi perwakilan," lanjutnya.
Tito mengatakan wacana itu akan dibahas lebih lanjut di DPR. Saat ini, pemerintah akan melakukan kajian terlebih dahulu.
"Tapi ya kita lihat bagaimana teman-teman di DPR nanti, parpol, akademisi, Kemendagri melakukan kajian," ujarnya.
Tito menyebut revisi UU Pilkada pun sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dalam waktu dekat, pihaknya akan menggelar rapat khusus membahas perubahan sistem pilkada.
"Pasti kita akan bahas. Kan salah satunya sudah ada di Prolegnas. Di Prolegnas kalau saya tidak salah, termasuk UU pemilu dan UU Pilkada. Nanti gongnya akan dicari tp sebelum itu kita akan adakan rapat," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, wacana ini mulanya dilempar oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia berbicara mengenai perbaikan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada). Ia mencontohkan negara Malaysia hingga India yang memilih gubernur lewat DPRD.
"Saya sangat tertarik pemikiran ketum Golkar, menurut saya hari ini yang paling penting, yang disampaikan Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu, ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama," kata Prabowo di acara HUT ke-60 Golkar, Kamis (12/12).
Prabowo mendorong adanya perbaikan sistem pilkada. Ia lalu menyinggung Ketua DPR Puan Maharani yang hadir dalam acara tersebut. Ia mengajak semua pelaku politik untuk memikirkan banyaknya anggaran habis untuk pelaksanaan pilkada.
"Tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik, apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan dari partai lain, mari kita berpikir apakah sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari," ujarnya.
Simak juga video PDIP soal Prabowo Usul Pilkada Dipilih DPRD Suara Rakyat, Suara Tuhan
[Gambas Video 20detik]
