Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, PDI-P: Kami Tetap Ingin Pilih Langsung

Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, PDI-P: Kami Tetap Ingin Pilih Langsung

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bidang Pemenangan Pemilu Deddy Sitorus menegaskan, partainya tetap menginginkan pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Dia menilai, wacana yang diucapkan Presiden Prabowo terkait pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan mengambil hak rakyat untuk secara langsung menentukan pemimpin daerahnya.

"Pada prinsip yang kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan rakyat di tangan rakyat, one man, one vote," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

Deddy mengatakan, alasan pilkada berbiaya mahal juga tak bisa dibenarkan sepenuhnya.

Ia menilai, pilkada berbiaya mahal dikarenakan elite politik yang memiliki uang ingin jalan pintas memperoleh elektoral yang kuat.

"Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal, karena yang menyatukan uang itu kan memang dari elite politik sendiri," ucapnya.

Namun Deddy menegaskan, sikap resmi PDI-P akan dikeluarkan setelah penyusunan draf revisi Undang-Undang Pilkada mulai dibahas di parlemen.

"Sikap resmi partai nanti akan disampaikan setelah usulan revisi undang-undang pilkada disampaikan, baru kita akan melakukan kajian secara lebih mendalam," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengakui sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia terlalu mahal.

Ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat Pilkada.

Hal ini dikatakan Prabowo saat menghadiri acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

"Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan?" kata Prabowo saat menjelaskan sistem Pemilu dalam sambutannya di HUT Partai Golkar, Kamis.

Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan, negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibanding Indonesia.

"Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien," ucap Prabowo.

Sumber