Tolak Permintaan Trump, Iran Tak Mau Negosiasi Langsung dengan AS soal Nuklir
TEHERAN, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan penolakan negaranya terhadap negosiasi langsung dengan Amerika Serikat soal nuklir, meskipun Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengungkapkan keinginan melakukan dialog langsung dengan Teheran.
Permintaan perundingan tersebut disampaikan Trump pada bulan lalu, tetapi dengan ancaman serangan terhadap Iran jika jalur diplomasi gagal.
Pada Kamis (3/4/2025), Trump kembali menyatakan bahwa perundingan langsung lebih efektif karena dapat membantu kedua pihak lebih memahami satu sama lain.
"Saya pikir itu akan lebih cepat, dan Anda bisa lebih memahami pihak lain dibandingkan dengan jika Anda menggunakan perantara," kata Trump dikutip oleh kantor berita AFP.
Namun, Araghchi dengan tegas menanggapi pernyataan tersebut, menegaskan bahwa "negosiasi langsung tidak akan berarti dengan pihak yang terus-menerus mengancam kekerasan yang melanggar Piagam PBB dan memiliki perbedaan pandangan antar pejabatnya."
Ia juga menyampaikan, "Kami tetap berkomitmen pada diplomasi dan siap untuk mencoba jalur negosiasi tidak langsung," sebagaimana tercantum dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Iran.
Selain itu, Araghchi mengingatkan bahwa meskipun Iran tetap serius dalam jalur diplomasi, negaranya akan tetap tegas membela kepentingan dan kedaulatan nasionalnya.
"Iran terus mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan, baik dalam diplomasi maupun pertahanan," ujar Menlu Iran tersebut.
Pada Sabtu (5/4/2025), Presiden Iran Masoud Pezeshkian turut menyatakan bahwa Iran siap terlibat dalam dialog dengan AS dalam posisi yang setara.
Namun, ia meragukan ketulusan AS dalam menyerukan perundingan tersebut.
"Jika Anda menginginkan negosiasi, lalu apa gunanya mengancam?" katanya mempertanyakan.
Sejak beberapa dekade lalu, negara-negara Barat yang dipimpin oleh AS menuduh Iran berusaha mengembangkan senjata nuklir, tetapi Iran membantah tuduhan tersebut dengan menegaskan bahwa kegiatan nuklir mereka murni untuk tujuan sipil.
Pada Sabtu yang sama, Kepala Korps Garda Revolusi Hossein Salami menegaskan kesiapan Iran untuk menghadapi potensi perang.
"Kami tidak khawatir dengan perang. Kami tidak akan menjadi pemrakarsa perang, tetapi kami siap untuk menghadapi apapun," kata Salami yang dikutip oleh kantor berita resmi IRNA.
Sebelumnya, Iran dan negara-negara besar dunia sempat mencapai kesepakatan penting pada 2015 yang dikenal dengan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).
Kesepakatan ini bertujuan untuk membatasi program nuklir Iran sebagai imbalan atas keringanan sanksi.
Namun, pada 2018, Presiden AS Donald Trump menarik diri dari kesepakatan tersebut dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran. Langkah ini kemudian memicu Iran untuk mengurangi komitmennya terhadap perjanjian tersebut.
Pada Senin (7/4/2025), Ali Larijani, penasihat dekat Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, memperingatkan bahwa meskipun Iran tidak menginginkan senjata nuklir, mereka tidak akan memiliki pilihan lain selain mengembangkannya jika diserang.
