Tolak Program VMS, Sejumlah Nelayan Demo di Kantor Kelautan dan Perikanan Sorong
SORONG, KOMPAS.com - Sejumlah nelayan di Sorong, Papua Barat Daya, menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Satuan Kerja Pengawasan Sorong (SDKP), Rabu (8/1/2025).
Mereka menolak program Vessel Monitoring System (VMS), yakni sistem pengawasan kapal yang menggunakan satelit untuk memantau pergerakan dan lokasi kapal.
Dari pantauan Kompas.com, massa aksi tiba sekitar pukul 10.30 WIT dan membentangkan spanduk serta pamflet sebagai bentuk protes.
Aksi demo tersebut dikawal ketat personel Polresta Sorong Kota.
"Kami nelayan kecil menolak tegas pemasangan VMS di kapal berukuran 30 GT. Harga VMS sebesar Rp 15.400.000 sangat memberatkan kami," ujar Irfan Maulana, koordinator aksi di Kantor SDKP.
Nelayan menilai bahwa program tersebut tidak mendukung mereka karena biaya yang sangat tinggi.
Irfan menambahkan bahwa program VMS tidak memberikan manfaat bagi nelayan, melainkan justru menguntungkan para pengusaha untuk memperkaya diri, sementara nelayan kecil semakin terbebani.
"Saya rasa kalau ada kenaikan pajak kami bisa menerima. Tapi program VMS ini belum ada beban pembelian, dan kami harus mengurus aktenya setiap tahun."
"Ini seperti kembali ke zaman penjajahan, sebab mau tidak mau program ini sudah diterapkan oleh pemerintah," ujarnya.
Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP Sorong, Elisa Bakkula, menyatakan bahwa aspirasi yang disampaikan nelayan akan segera ditindaklanjuti dan diteruskan ke pusat.
"Hasil ini akan kami teruskan kepada pimpinan kami di pusat. Saya minta kita kawal sama-sama terkait aksi demo saat ini," tutup Elisa di lokasi perkantoran SDKP.
Setelah menyampaikan aspirasinya, sejumlah nelayan membubarkan diri dengan tertib.
