Total Anggaran Program Sekolah Swasta Gratis dan Bantuan Biaya Perlengkapan Capai Rp 2,3 Triliun
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, total anggaran untuk program sekolah swasta gratis dan bantuan biaya perlengkapan sekolah Rp 2,3 triliun.
Jika dirinci, Rp 1,6 triliun untuk program sekolah swasta gratis di Jakarta dan Rp 700 miliar untuk bantuan perlengkapan sekolah.
"Anggaran Rp 1,6 triliun, tapi ada tambahan Rp 700 miliar untuk yang itu tadi. Nanti berupa bantuan seragam dan buku-buku itu, mungkin kita sebutnya KJP-nya juga," ujar Ima saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).
Ima mengatakan, anggaran tambahan tersebut harus digunakan untuk kebutuhan pendidikan, seperti pembelian seragam dan alat-alat sekolah.
"Jadi kami lebih memprioritaskan keperluan sekolah," ujarnya.
Ima tidak ingin KJP disalahgunakan kembali. Sebab temuan di lapangan, KJP malah digunakan untuk membayar cicilan motor, membeli kebutuhan sembako dan sebagainya.
"Itu banyak terjadi (disalahgunakan). Kami ingin mendidik masyarakat bahwa sebenarnya KJP itu kan untuk menunjang mereka di pendidikan," ucapnya.
Mekanisme pemberian bantuan sosial perlengkapan sekolah ini masih dievaluasi.
"Mekanismenya masih dievaluasi terus, tapi kalau saran saya tetap pakai kartu, uangnya dialokasikan untuk seragam dan alat sekolah, enggak dipakai untuk yang lain," imbuh dia.
Bank DKI akan terus memonitor penggunaan kartu tersebut. Nantinya, akan rutin dilakukan pengecekan transaksi.
"Kalau tiba-tiba di ATM-nya transaksinya dipakai untuk yang lain, itu harus jadi alert. Harus jadi sinyal yang akan nyambung ke Bank DKI bahwa dipakainya untuk hal lain," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, DPRD Jakarta dan Pemprov telah menyepakati besaran nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 91,1 triliun.
Ketua DPRD Jakarta Khoirudin mengatakan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, menjadi prioritas.
"Kami telah menetapkan prioritas yang jelas, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, yang menjadi dasar bagi pengembangan daerah," ujar Khoirudin di gedung DPRD Jakarta, Jumat (1/11/2024).
Dengan penandatanganan Mou, tegas dia, program sekolah gratis dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) akan terealisasi pada Juli 2025.
"Sudah disepakati ke depan, sekolah gratis untuk di sekolah negeri swasta," tutur Khoirudin.
